Jakarta, propertyandthecity.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait meninjau langsung dua lokasi rencana pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Peninjauan ini menjadi langkah lanjutan pemerintah untuk memastikan kesiapan teknis pembangunan hunian subsidi di kawasan perkotaan.
Dua lokasi yang dikunjungi berada di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, serta Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, dengan luas masing-masing sekitar 10 hektare. Kunjungan tersebut dilakukan bersama jajaran Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dan staf Kementerian PKP untuk melengkapi data awal perencanaan.
Maruarar menyampaikan bahwa survei lapangan dilakukan untuk memastikan rencana pembangunan rusun subsidi di Meikarta dapat direalisasikan sesuai dengan komitmen yang telah disampaikan sebelumnya.
“Saya hari ini datang ke Meikarta, sesuai dengan apa yang kami sampaikan, kita akan membangun rumah susun subsidi di Meikarta. Hari ini saya bersama Dirjen dan staf melakukan survei dua titik, nanti datanya akan dilengkapi,” ujar Maruarar dalam keterangan resmi, ditulis Senin (17/01/2026).
Menurutnya, kedua lokasi dinilai memiliki potensi strategis karena didukung akses transportasi yang baik dan berdekatan dengan kawasan industri. Jarak lokasi ke kawasan industri disebut berkisar antara 2 hingga 2,5 kilometer, sehingga dinilai memadai untuk mendukung mobilitas calon penghuni.
Selain lokasi, Maruarar juga meminta agar dilakukan pemetaan jarak rusun terhadap fasilitas publik utama. Ia menekankan pentingnya kedekatan hunian dengan tempat ibadah, sekolah, pasar, dan rumah sakit, serta akses transportasi sebagai bagian dari kelayakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Di atas lahan sekitar 10 hektare tersebut, pemerintah merencanakan pembangunan sekitar 18 tower rumah susun yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang. Fasilitas tersebut antara lain sekolah, klinik, taman bermain, serta fasilitas olahraga, sehingga kawasan rusun diharapkan dapat menjadi lingkungan hunian yang layak.
Dalam kesempatan tersebut, Maruarar menyebut koordinasi lintas sektor disebut akan terus dilakukan, baik dengan pemerintah daerah maupun pihak swasta.
“Saya sudah laporkan kepada Bapak Presiden dan Ketua Satgas Perumahan Pak Hashim. Kami akan bergerak cepat dan pastikan semua sesuai aturan. Rabu atau Kamis depan saya akan bertemu dengan Gubernur Jawa Barat, Pak Dedi Mulyadi, di Gedung Sate untuk verifikasi lanjutan,” ungkap Maruarar.
Maruarar menambahkan, Kementerian PKP saat ini tengah menyiapkan berbagai aspek pendukung, mulai dari skema pembiayaan, legalitas, hingga desain bangunan. Seluruh persiapan tersebut, menurutnya, diarahkan agar pembangunan rusun subsidi sejalan dengan arahan Presiden untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, negara, dan dunia usaha.
“Semuanya disiapkan agar sesuai arahan Presiden Prabowo: bermanfaat bagi rakyat, negara, dan dunia usaha. Pegangan kami tiga itu,” ujar Maruarar.
