Jakarta, Propertyandthecity.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah bersama dunia usaha dalam mewujudkan hunian layak bagi rakyat. Maruarar menekankan bahwa penyediaan dan peningkatan kualitas rumah rakyat tidak mungkin dikerjakan pemerintah sendiri, tetapi membutuhkan dukungan nyata dari seluruh ekosistem.
“Saya perlu dukungan dari seluruh ekosistem, termasuk dari Kadin. Kita tidak bisa bekerja sendiri di sektor perumahan ini. Tahun 2026, 80 persen anggaran Kementerian PKP diarahkan untuk merenovasi rumah rakyat miskin, yaitu 400 ribu rumah,” ujar Maruarar saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Tahun 2025 di Jakarta, Senin (1/12/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Maruarar juga mengapresiasi kontribusi besar dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan yang selama ini turut membantu merenovasi rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Banyak dukungan renovasi rumah dari sektor swasta. Yang terbesar datang dari perusahaan Djarum, Yayasan Buddha Tzu Chi, dan asosiasi profesi di bawah Kadin. Ini contoh nyata semangat gotong royong,” lanjut Menteri PKP.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Infrastruktur Strategis, Pembangunan Pedesaan, dan Transmigrasi, Thomas Jusman, menyatakan bahwa penyediaan hunian layak merupakan agenda strategis nasional. Ia menilai bahwa kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi landasan utama dalam menjawab kebutuhan perumahan masyarakat.
Kadin turut mengambil langkah konkret melalui program renovasi rumah dalam rangka penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RLTH). Pada tahap awal, Kadin menargetkan renovasi 500 unit hingga April 2026. Program ini dimulai di Jakarta dengan target 200 unit, kemudian Banten 100 unit, Jawa Barat 100 unit, NTT 50 unit, dan Bangka Belitung 50 unit. Pelaksanaannya dilakukan bersama kementerian terkait dan sejumlah yayasan sosial.
Maruarar menyambut baik inisiatif ini dan menilai program Kadin sejalan dengan fokus pemerintah dalam percepatan penyediaan hunian layak. Ia juga menyampaikan bahwa Kementerian PKP akan memperkuat koordinasi agar bantuan pemerintah dan sektor swasta dapat saling melengkapi serta tepat sasaran.
“Kami ingin memastikan semua kolaborasi ini memberikan hasil nyata bagi rakyat, terutama keluarga miskin yang selama ini tinggal di rumah tidak layak,” tegasnya.
Melalui Rapimnas Kadin 2025, Kementerian PKP kembali menegaskan bahwa penyelesaian masalah perumahan adalah tanggung jawab bersama. Dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, target renovasi rumah rakyat dapat dicapai lebih cepat, lebih tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesejahteraan nasional.
