Jakarta, Propetyandthecity.com – Sertifikat tanah bukan sekadar dokumen administrasi, melainkan jejak sejarah keluarga sekaligus jaminan kepastian hukum atas aset yang bernilai ekonomi. Di Indonesia, praktik pewarisan tanah kerap dilakukan secara informal hanya melalui kesepakatan antar keluarga tanpa pembaruan data pada sertifikat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari apabila status kepemilikan tidak segera dialihkan secara resmi.
Peralihan hak atas tanah karena pewarisan telah memiliki dasar hukum yang jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Adapun tata cara teknis pelayanan di Kantor Pertanahan diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021.
Petugas loket Kantor Pertanahan Kabupaten Batang, Fiya Pramusinta, menjelaskan bahwa proses pengurusan alih waris umumnya dimulai dari kelengkapan dokumen dasar keluarga.
“Persyaratan biasanya kan awal dari KTP, KK, dari orang tua. Kalau misalnya sudah tidak ada berarti nanti dibutuhkan ahli waris, anak-anaknya. Kalau surat keterangan waris biasanya di sini menyediakan formatnya, tapi beberapa desa juga menyediakan dan bisa sekaligus dimintakan pengesahannya,” ujar Fiya dalam keterangan resmi.
Secara administratif, terdapat sedikitnya delapan dokumen utama yang harus dilengkapi pemohon. Persyaratan tersebut meliputi formulir permohonan yang telah ditandatangani di atas materai, surat kuasa apabila pengurusan diwakilkan, serta fotokopi identitas para ahli waris yang telah diverifikasi petugas. Selain itu, sertifikat tanah asli wajib disertakan sebagai dasar perubahan data.
Dokumen pendukung lain yang diperlukan antara lain surat keterangan waris sesuai ketentuan perundangan, akta wasiat notariil jika tersedia, serta fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan. Pemohon juga harus menyerahkan bukti pembayaran BPHTB, SSP atau PPh apabila nilai perolehan tanah melebihi Rp60 juta, serta bukti pembayaran uang pemasukan saat pendaftaran hak.
Setelah berkas dinyatakan lengkap, masyarakat dapat mengajukan permohonan peralihan hak di Kantor Pertanahan sesuai lokasi tanah. Petugas kemudian melakukan penelitian data yuridis dan fisik sebelum mencatat perubahan pemegang hak dalam buku tanah. Tahap akhir proses ini adalah penerbitan sertifikat baru atas nama ahli waris, baik secara bersama maupun berdasarkan kesepakatan keluarga.
Bagi masyarakat yang sertifikatnya masih berbentuk analog, proses alih media menjadi sertifikat elektronik akan dilakukan terlebih dahulu sebelum penerbitan sertifikat baru. Fiya menambahkan bahwa apabila sertifikat sudah berbasis elektronik, data dapat langsung diproses melalui sistem.
Dari sisi biaya, pengurusan tanah waris dihitung berdasarkannilai tanah yang dikeluarkan oleh Kantah dengan rumus (nilai tanah (per m2) x luas tanah (m2))/1000. Untuk memudahkan akses informasi, Kementerian ATR/BPN juga menyediakan aplikasi Sentuh Tanahku yang memuat berbagai layanan pertanahan, termasuk panduan pengurusan alih waris.
