Jakarta, Propertyandthecity.com – Pasar perumahan nasional pada 2025 diperkirakan masih berada dalam kondisi sulit. Perlambatan ekonomi dan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih membuat penjualan rumah belum menunjukkan tanda pemulihan. Kondisi ini paling terlihat di wilayah Jabodebek-Banten yang selama ini menjadi gambaran pasar perumahan nasional.
CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda menyebutkan, pasar perumahan primer di Jabodebek-Banten hingga akhir 2025 diprediksi turun 6,8 persen dari sisi jumlah unit terjual dan melemah 7,5 persen dari sisi nilai penjualan dibandingkan tahun 2024. Wilayah ini mencakup sekitar 68 persen nilai pasar perumahan nasional sehingga penurunannya mencerminkan kondisi pasar secara umum.
“Secara tahunan diperkirakan pasar rumah segmen menengah atas di atas Rp2 miliar terus mengalami perlambatan. Pada triwulan 4 tahun 2025 saja tercatat mengalami penurunan 37,5% dibandingkan tahun sebelumnya dan diprediksi semakin menurun sampai akhir tahun 2025. Hal ini telah diprediksi oleh Indonesia Property Watch dengan melihat tren pergerakan pasar dan kondisi di lapangan. Para pengembang masih terus mengembangkan rumah dengan segmen harga yang tinggi, namun pasar gemuk berada di segmen menengah di kisaran Rp1 – 2 miliar. Yang terjadi adalah mismatch market sehingga pasar konsumen yang ingin mempunyai kemampuan di segmen menengah pun terhambat karena tidak banyak pilihan rumah berkualitas di segmen ini. Hal ini juga diperburuk dengan capaian perekonomian nasional yang relatif masih melambat sepanjang tahun 2025,” jelas Ali Tranghanda dalam keterangan tertulis.
Kondisi pasar juga dipengaruhi oleh ekonomi nasional yang masih bergerak lambat sepanjang 2025. Hal ini membuat daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih, sehingga keputusan membeli rumah sering ditunda. Meski begitu, IPW melihat peluang perbaikan mulai 2026. Pasar perumahan diperkirakan bisa tumbuh kembali di kisaran 9,8 persen hingga 12 persen. Optimisme ini didorong oleh sejumlah kebijakan pemerintah yang mendukung sektor perumahan.
“Namun demikian pada tahun 2026 diprediksi pasar akan mulai mengalami eskalasi pertumbuhan berkisar 9,8% sampai 12%,” lanjut Ali.
Program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintah dinilai dapat mendorong pergerakan pasar. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan anggaran sekitar Rp165 triliun untuk sektor properti, infrastruktur, dan pengembangan kawasan yang diharapkan bisa menggerakkan ekonomi secara luas.
Dari sisi pembiayaan, pemerintah memindahkan dana sekitar Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke bank-bank Himbara untuk memperkuat likuiditas perbankan dan menurunkan biaya kredit. Pemerintah juga menambah stimulus sekitar Rp76 triliun serta meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan senilai Rp130 triliun melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Ali menilai, kebijakan yang sangat membantu pasar adalah perpanjangan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen hingga 2027. Insentif ini dinilai mampu menjaga minat beli masyarakat dan membantu pengembang meningkatkan penjualan.
Namun, aturan Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK membuat sebagian calon pembeli gagal mendapatkan KPR karena catatan kredit yang kurang baik. Hal ini menunjukkan kondisi keuangan masyarakat belum sepenuhnya pulih.
Ke depan, Ali optimistis pasar akan membaik seiring dengan perbaikan ekonomi dan meningkatnya daya beli masyarakat. Jika kebijakan pemerintah berjalan konsisten dan sektor riil kembali bergerak, pasar perumahan nasional diperkirakan mulai bangkit pada 2026.
“Dengan perbaikan sektor riil diperkirakan akan menggerakan ekonomi secara umum dan pastinya akan mengangkat kemampuan masyakarat untuk membeli rumah,” harapnya.
