Jakarta, Propertyandthecity.com – Proses pengalihan kepemilikan rumah dari orang tua kepada anak tidak terjadi secara otomatis, meski memiliki hubungan keluarga. Dalam administrasi pertanahan, langkah tersebut dikenal sebagai balik nama sertifikat. Langkah ini melibatkan tahapan hukum, administrasi, hingga kewajiban pajak yang perlu dipahami masyarakat agar tidak salah langkah dan terhindar dari biaya yang membengkak.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Shamy Ardian, menjelaskan bahwa balik nama merupakan proses resmi untuk memindahkan hak atas tanah dari pemilik lama kepada pemilik baru. Dalam konteks keluarga, proses ini tetap wajib dilakukan agar kepemilikan sah secara hukum.
“Jadi balik nama itu adalah proses pengalihan hak atas tanah dari pemilik lama ke pemilik baru yang sah secara hukum,” ujar Shamy dalam keterangan resmi, Senin, (20/4/2026).
Menurutnya, masih banyak masyarakat yang menunda pengurusan balik nama hingga tanah akan dijual atau dijadikan jaminan ke bank. Kondisi ini kerap membuat proses terasa lebih rumit dan biaya menjadi lebih besar karena tidak dipersiapkan sejak awal.
Ia menegaskan pentingnya memahami perbedaan antara hibah dan waris. Hibah dilakukan saat orang tua masih hidup, sedangkan waris berlaku setelah orang tua meninggal dunia. Pemahaman ini penting karena akan menentukan jenis akta, dokumen pendukung, serta skema pajak dan biaya yang dikenakan.
“Kalau salah menentukan sejak awal, bisa berakibat pengurusannya berulang lagi dari proses awal,” tegas Shamy Ardian.
Secara umum, proses balik nama meliputi empat tahap utama, yaitu penentuan dasar hukum peralihan hak, pembuatan akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/notaris, pembayaran pajak dan bea, serta pencatatan di Kantor Pertanahan. Setiap tahap memiliki konsekuensi biaya yang berbeda.
Biaya yang perlu disiapkan antara lain Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), biaya pembuatan akta, serta biaya layanan pertanahan termasuk PNBP. Besarannya bervariasi tergantung nilai tanah dan wilayah. Estimasi biaya layanan pertanahan dapat dihitung berdasarkan nilai tanah per meter persegi dikalikan luas tanah, kemudian dibagi 1.000. Untuk melihat estimasi biaya, masyarakat dapat langsung menghitungnya di aplikasi Sentuh Tanahku.
Dalam proses pengurusan peralihan hak karena waris, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon. Pemohon diwajibkan mengisi dan menandatangani formulir permohonan di atas materai, serta melampirkan surat kuasa apabila pengurusan dikuasakan. Selain itu, perlu disertakan fotokopi identitas para ahli waris atau kuasa berupa KTP dan KK yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, sertifikat tanah asli, akta kematian, serta Surat Keterangan Waris sesuai peraturan perundang-undangan.
Dokumen lain yang turut dibutuhkan meliputi akta wasiat notariil (jika ada), fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah diverifikasi, serta bukti pembayaran SSB (BPHTB) dan uang pemasukan pada saat pendaftaran hak. Untuk perolehan tanah dengan nilai lebih dari Rp60 juta, juga wajib melampirkan bukti SSP/PPH.
Sementara itu, dalam pengurusan hibah, pemohon juga harus memenuhi persyaratan administratif yang tidak jauh berbeda. Formulir permohonan harus diisi dan ditandatangani di atas materai, disertai surat kuasa apabila diwakilkan. Pemohon wajib melampirkan fotokopi identitas pemberi dan penerima hibah (KTP dan KK) yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta menyerahkan sertifikat tanah asli.
Dokumen penting lainnya adalah akta hibah yang dibuat oleh PPAT, serta izin pemindahan hak apabila pada sertifikat tercantum ketentuan tersebut. Selain itu, pemohon perlu menyertakan fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah diverifikasi, serta bukti pembayaran SSB (BPHTB) dan uang pemasukan. Untuk nilai tanah di atas Rp60 juta, juga diwajibkan melampirkan bukti SSP/PPH.
Shamy juga mengingatkan bahwa penundaan pengurusan dapat berdampak pada peningkatan biaya. Kenaikan NJOP, potensi denda, hingga dokumen yang belum diperbarui menjadi faktor yang membuat biaya semakin besar.
“Nah ini kalau semakin ditunda, biasanya biaya makin meningkat dan terasa mahal,” ujarnya.





















