Top 5 This Week

Related Posts

Kementerian PKP Lakukan Penataan Hunian dan Lingkungan di Kelurahan Menteng

Jakarta, propertyandthecity.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mendorong penataan kawasan kumuh secara bertahap. Salah satu langkah dilakukan di Kelurahan Menteng, Jakarta, melalui kerja bersama berbasis gotong royong tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara, Rabu (31/12/2025).

Menteri PKP, Maruarar Sirait menjelaskan bahwa saat ini terdapat dua unit rumah yang tengah direnovasi melalui kolaborasi berbagai pihak. Progres pekerjaan telah mencapai sekitar 70 persen dan ditargetkan selesai pada pertengahan Januari 2026.

“Saat ini sudah ada dua rumah yang direnovasi secara gotong royong, progresnya sudah 70 persen dan kami targetkan selesai pertengahan Januari 2026. Ini contoh nyata bahwa dengan kolaborasi, perbaikan hunian bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran,” ujar Maruarar.

Ke depan, Kementerian PKP menargetkan renovasi sekitar 50 rumah sekaligus melakukan penataan kawasan kumuh di Menteng tanpa dukungan APBN. Program tersebut akan dijalankan melalui kerja sama lintas sektor, termasuk dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) yang berperan dalam penyusunan desain rumah dan kawasan secara gratis.

“Kami ingin penataan kawasan ini tidak hanya memperbaiki rumah, tetapi juga lingkungan. IAI akan membantu mendesain rumah dan kawasan secara profesional tanpa biaya, sehingga hasilnya lebih tertata dan layak huni,” jelasnya.

Ia menambahkan, penataan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan rumah, tetapi juga mencakup penataan lingkungan agar lebih tertib dan layak huni. Keterlibatan IAI diharapkan mampu menghasilkan desain yang profesional dan terintegrasi tanpa membebani biaya masyarakat.

Lebih lanjut, pada 2026 Kementerian PKP bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengembangkan kawasan Menteng menjadi kawasan tematik, seperti kampung kuliner. Konsep ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus mendorong aktivitas ekonomi warga. Meski demikian, seluruh rencana kebijakan dan program akan diawali dengan dialog bersama masyarakat untuk memastikan adanya persetujuan dan dukungan warga.

“Sebelum program berjalan, kami akan berdialog dengan warga. Apakah mereka setuju atau tidak. Setiap kebijakan publik harus melibatkan masyarakat agar program berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” tegas Maruarar.

+ posts

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Popular Articles