Jakarta, Propertyandthecity.com – Masyarakat yang belum dapat mengurus sertifikat tanah wakaf akibat dokumen hilang atau administrasi yang tidak lengkap tidak perlu khawatir. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan tanah wakaf tetap dapat disertifikatkan melalui mekanisme isbat wakaf sesuai ketentuan yang berlaku.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan, apabila dokumen alas hak sudah tidak ada atau kondisi wakif tidak lagi memungkinkan untuk menunjukkan Akta Ikrar Wakaf, masyarakat dapat mengajukan permohonan isbat wakaf ke Pengadilan Agama.
“Kalau kondisi wakif atau alas haknya belum ada, menggunakan isbat wakaf. Datang ke Pengadilan Agama minta penetapan. Berdasarkan hasil penetapan isbat wakaf dari Pengadilan Agama, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf akan menerbitkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf. Kemudian akta tersebut didaftarkan ke Kantor Pertanahan untuk diterbitkan sertifikat wakaf,” ujar Nusron saat menghadiri Muktamar XXIII Al Jam’iyatul Washliyah di Jakarta, ditulis Selasa (14/7/2026).
Menurut Nusron, mekanisme tersebut menjadi solusi bagi tanah wakaf yang terkendala persoalan administrasi, seperti dokumen alas hak yang hilang, tidak lengkap, maupun kondisi wakif yang telah meninggal dunia sehingga Akta Ikrar Wakaf tidak dapat lagi ditunjukkan.
Dengan adanya penetapan isbat wakaf dari Pengadilan Agama, proses sertifikasi tanah wakaf tetap dapat dilanjutkan melalui penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, sebelum didaftarkan ke Kantor Pertanahan untuk memperoleh sertifikat wakaf.
Ia menjelaskan, mekanisme tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta aturan pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018. Sementara itu, tata cara pendaftaran tanah wakaf di lingkungan Kementerian ATR/BPN mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2017.
Nusron menegaskan, sertifikat tanah wakaf merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap aset yang telah diwakafkan. Dengan adanya sertifikat, potensi sengketa akibat pergantian generasi maupun klaim dari pihak lain dapat diminimalkan.
Nusron juga mengingatkan masih adanya anggapan bahwa tanah wakaf tidak perlu didokumentasikan. Padahal, menurutnya, seluruh proses administrasi harus dicatat dengan baik agar tidak menimbulkan persoalan hukum di masa mendatang.
“Ada juga pandangan bahwa tanah wakaf tidak perlu dicatat atau didokumentasikan. Padahal kalau ada transaksi harus dicatat. Karena itu administrasi tanah wakaf harus ditertibkan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” kata Nusron.
Oleh karena itu, Nusron mengajak organisasi keagamaan, pengelola wakaf, serta masyarakat untuk mempercepat sertifikasi tanah wakaf. Langkah tersebut dinilai penting agar aset-aset keagamaan memiliki kepastian hukum sekaligus dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan bagi kepentingan umat.





















