 mencatat penyerapan tinggi dalam beberapa tahun terakhir.){kind=link}
Jakarta, Propertyandthecity.com – Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencatat penyerapan tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Hingga akhir Juli 2026, realisasi penyaluran FLPP oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah mencapai lebih dari 107.000 hingga 111.000 unit. Dari kuota tersebut, menjadi salah satu capaian penyerapan tertinggi program KPR subsidi.
Tingginya penyaluran FLPP, menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap rumah subsidi yang masih besar. Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya mampu mengejar kebutuhan hunian yang terus bertambah setiap tahunnya.
CEO Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda menilai persoalan tersebut perlu dilihat dari sisi pasokan dan kebutuhan masyarakat secara bersamaan.
“Akibatnya, pasokan rumah murah masih berjalan lambat, di belakang akumulasi angka backlog yang terus bergerak dinamis seiring bertambahnya 500.000 hingga 600.000 keluarga baru setiap tahunnya,” kata Ali di Jakarta, Jumat (7/8/2026).
Menurutnya, tingginya penyerapan FLPP juga belum sepenuhnya mendorong pengembang meningkatkan kapasitas produksi rumah murah. Kondisi tersebut membuat tambahan pembiayaan belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan pasokan hunian.
“Peningkatan kuota KPR FLPP tidak secara otomatis menjadi stimulus bagi lonjakan kapasitas produksi di sisi pengembang,” ujarnya.
Daya Beli dan Biaya Konstruksi Jadi Kendala
Ali menyebut persoalan perumahan saat ini tidak hanya berada pada akses pembiayaan masyarakat. Kemampuan membeli rumah masih berhadapan dengan biaya pembangunan yang tinggi, sehingga perlu ada strategi yang menyentuh kedua sisi tersebut.
“Akar tantangannya terletak pada interaksi struktural antara keterbatasan daya beli masyarakat dan tingginya biaya konstruksi, yang pada akhirnya menahan laju perputaran pembiayaan untuk menembus batas kapasitas pembangunan yang ada,” kata Ali.
Ia menambahkan, pemerintah perlu melakukan perubahan strategi dalam pemenuhan rumah rakyat. Menurutnya, langkah tersebut perlu dilakukan melalui pembenahan tata ruang dan pengadaan lahan, perubahan metode konstruksi agar dapat dilakukan dalam skala industri, serta penguatan pembiayaan mikro untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian.
“Percepatan pemenuhan rumah rakyat memerlukan perombakan strategi yang bertumpu pada tiga pilar utama: reformasi tata ruang dan pengadaan lahan, transformasi metode konstruksi berskala industri, serta aspek pembiayaan mikro,” ujar Ali.
