Jakarta, Propertyandthecity.com – Upaya pemerataan pembangunan kembali diperkuat pemerintah melalui penyerahan 546 sertifikat hasil program Konsolidasi Tanah di tiga kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, menyerahkan sertifikat tersebut mencakup penerima di Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, dan Kota Pekalongan.
Langkah ini menjadi bagian dari agenda pemerintah dalam memastikan pembangunan tidak hanya terpusat di kota besar, tetapi juga menyentuh kawasan dengan infrastruktur dasar yang masih terbatas.
Menteri Nusron menegaskan bahwa program tersebut memberikan manfaat nyata bagi warga karena turut meningkatkan nilai tanah yang sebelumnya tidak produktif. Ia mencontohkan bagaimana pembangunan akses jalan mengubah tanah yang dulunya tidak laku menjadi aset bernilai setelah proses penataan dilakukan.
“Tanahnya Bapak dan Ibu yang dulunya buntu, tidak laku, tidak ada nilainya, ketika pemerintah mulai membangun akses jalan lalu disertifikatkan, tanahnya jadi makin naik harganya,” ujarnya dalam kegiatan penyerahan sertifikat yang berlangsung di Desa Bandengan, Kabupaten Kendal, Selasa (2/12/2025).
Selain meningkatkan nilai ekonomi lahan, Konsolidasi Tanah juga memperbaiki kondisi permukiman yang sebelumnya kurang layak huni. Sebelum adanya program ini, banyak wilayah yang minim infrastruktur dasar seperti jalan, sanitasi, air minum, dan layanan persampahan. Melalui kolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya, permukiman kini menjadi lebih nyaman, lebih sehat, dan lebih teratur.
Adapun dari total 546 sertipikat yang dibagikan, rinciannya meliputi 121 Sertifikat Hak Milik di Kabupaten Kendal, 210 Sertifikat Hak Milik di Kabupaten Semarang, serta 215 sertifikat di Kota Pekalongan. Selain sertifikat milik warga, pemerintah juga menyerahkan satu sertifikat aset untuk Pemerintah Kabupaten Kendal dan satu sertifikat wakaf.
Penyerahan ini turut dihadiri Kepala Staf Presiden Muhammad Qodari, Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari, Wakil Wali Kota Pekalongan Balgis Diab, serta jajaran pejabat Kementerian ATR/BPN.
Pada bagian akhir acara, Menteri Nusron kembali mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya menjaga sertifikat tanah mereka sebagai bukti kepastian hukum. Ia menekankan bahwa sertifikat memberikan perlindungan penuh atas hak bermukim dan mencegah terjadinya sengketa lahan.
“Nanti tanah ini sertipikatnya Bapak/Ibu simpan, jangan sampai dijual lagi, jangan digadaikan, bisa dibuat usaha, gitu aja. Sebab kalau ada sertipikat, ada kepastian. Jangan sampai tidak ada kepastian. Nanti kalau ada yang menduduki tanah tersebut, itu tidak boleh karena ini tanahnya sudah ada yang punya,” pesan Nusron.
Sertifikat Hak Milik bukan hanya dokumen administratif tetapi fondasi perlindungan hukum yang memastikan warga memiliki hak penuh atas tanah yang mereka tempati. Dengan adanya kepastian tersebut, masyarakat terhindar dari potensi pendudukan lahan oleh pihak lain dan dapat menjalankan kehidupan serta kegiatan ekonomi dengan rasa aman.
