Jakarta, propertyandthecity.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri,Tito Karnavian menyerahkan secara simbolis kunci rumah subsidi kepada delapan pegawai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang telah melakukan akad Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).
Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Rumah untuk Pegawai Kemendagri yang diselenggarakan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan itu, dilakukan pula penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kemendagri dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terkait pembiayaan rumah subsidi.
Maruarar menyebut, program rumah subsidi dengan skema KPR FLPP daengan memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya ASN. Ia menjelaskan, dari diskusinya dengan penerima manfaat, angsuran KPR FLPP sebesar Rp1,7 juta per bulan jauh lebih ringan dibandingkan biaya sewa rumah yang bisa mencapai Rp2 juta hingga Rp3 juta per bulan.
“Tadi saya berdiskusi langsung dengan penerima kunci rumah ternyata memiliki rumah subsidi lebih mudah dan murah angsurannya ketimbang harus membayar sewa atau ngontrak rumah,” ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (7/8/2025).
Dari total kuota 2.000 rumah subsidi yang dialokasikan untuk Kemendagri, sebanyak 1.190 pegawai telah mendaftar, dan 50 di antaranya telah resmi menandatangani akad kredit.
Maruarar mengapresiasi peran aktif Kemendagri dalam mendukung Program 3 Juta Rumah. Ia menyebut kolaborasi antar kementerian sangat penting, termasuk dengan memberikan kemudahan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Mendagri dan jajaran betul – betul menjadi Kementerian yang pertama dan mendukung penuh Program 3 Juta Rumah. Karpet merah merupakan pemikiran cerdas dan pro rakyat dari Mendagri dengan menjalankan BPHTB gratis dan PBG dalam waktu singkat untuk membantu masyarakat miliki rumah,” terangnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pekan depan dirinya bersama Mendagri akan memimpin rapat di Wamena, Papua Pegunungan, untuk membahas pembangunan 2.000 rumah subsidi bagi masyarakat dan kepala suku sebagai bagian dari pemerataan akses hunian layak di seluruh Indonesia.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menyambut baik dukungan Kementerian PKP melalui program KPR FLPP. Ia bahkan telah menginstruksikan jajarannya untuk mendata pegawai yang belum memiliki rumah agar segera memanfaatkan program ini.
“Ternyata banyak ASN Kementerian Dalam Negeri yang belum memiliki rumah dan KPR FLPP bisa dimanfaatkan mereka untuk memiliki rumah. Selain itu, Presiden Prabowo dalam Rapat Kabinet kemarin juga menyatakan Kementerian PKP sudah bekerja dengan baik dan sudah on the track,” katanya.
Program rumah subsidi ini diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan hunian, tetapi juga mendorong kesejahteraan rakyat, membuka lapangan kerja, serta menggerakkan sektor ekonomi nasional.
