Jakarta, Propertyandthecity.com – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersama Islamic Dakwah Fund–Majelis Ulama Indonesia (IsDF-MUI) memperluas akses kepemilikan rumah subsidi bagi dai dan guru ngaji. Kolaborasi ini diarahkan pada pengembangan dengan skema pembiayaan perumahan yang inklusif, termasuk bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap.
Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera, Sid Herdi Kusuma, menyebut pengembangan skema pembiayaan diperlukan agar masyarakat semakin mudah memperoleh hunian layak dengan cicilan yang lebih terjangkau.
“BP Tapera terus mengikuti kebijakan pemerintah dalam mendukung pembiayaan perumahan. Salah satunya melalui kebijakan perpanjangan tenor pembiayaan hingga 40 tahun, sehingga masyarakat dapat memperoleh cicilan bulanan yang lebih ringan,” ujar Sid dalam rapat yang berlangsung di Jakarta, Senin (14/9/2026).
Menurutnya, salah satu tantangan pembiayaan perumahan adalah membuka akses bagi masyarakat yang memiliki kemampuan membayar, tetapi belum memenuhi persyaratan administrasi perbankan, seperti pekerja informal atau masyarakat tanpa slip gaji tetap.
“Bagaimana memberikan kenyamanan kepada perbankan agar tetap dapat menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian,” katanya.
Hingga 14 September 2026, realisasi penyaluran KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai 148.712 unit rumah dengan nilai pembiayaan Rp18,50 triliun. Capaian tersebut merupakan bagian dari target penyaluran FLPP 2026 sebanyak 350.000 unit rumah.
BP Tapera juga mencatat 47.523 unit rumah dalam proses pembangunan hingga akad serta 24.589 unit rumah dari sisi pasokan, yang terdiri atas rumah dalam proses pembangunan dan ready stock. Secara keseluruhan, pipeline program KPR subsidi mencapai 220.824 unit.
Selain memperluas penyaluran, BP Tapera mendorong kolaborasi dengan lembaga sosial, filantropi, yayasan, dan pihak pendukung lainnya, termasuk melalui skema mitigasi risiko pembiayaan.
Wakil Ketua Umum MUI, K.H. Muhammad Cholil Nafis, mengatakan rumah subsidi bagi dai dan guru ngaji tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal, tetapi juga dapat menjadi bagian dari pemberdayaan masyarakat.
“Rumah tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga dapat menjadi bagian dari pusat pembinaan masyarakat melalui kegiatan pendidikan, pengajian, dan aktivitas sosial keagamaan,” ujarnya.





















