Jakarta, Propertyandthecity.com – Pemerintah terus memperkuat pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah melalui sinergi lintas kementerian. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Kementerian Dalam Negeri di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Jumat (19/6/2026).
SKB tersebut ditandatangani Menteri PKP, Maruarar Sirait dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian sebagai bentuk dukungan percepatan pelaksanaan program perumahan nasional.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid juga menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) terkait pengintegrasian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota.
Maruarar menyatakan apresiasinya terhadap terbitnya SKB dan SEB tersebut. Menurutnya, regulasi yang disusun secara kolaboratif akan memperkuat berbagai program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah sekaligus membantu menyelesaikan berbagai kendala di lapangan.
“Kami merasa sangat didukung. Peraturan ini akan sangat membantu program-program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah. Koordinasi yang efektif seperti ini mudah-mudahan dapat menjawab berbagai permasalahan yang ada di lapangan, terutama yang berkaitan dengan persoalan lahan yang dihadapi para pengembang,” ujar Maruarar dalam keterangan resmi.
Sementara itu, Tito Karnavian menjelaskan bahwa SKB yang ditandatangani merupakan tindak lanjut dari kebijakan yang telah diterbitkan pada November 2024 terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta percepatan penerbitan PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Sore ini keputusan bersama ini dibuat agar masyarakat, pengembang, dan pemerintah daerah memiliki acuan yang sama, yaitu pembebasan BPHTB dan PBG bagi MBR berdasarkan kriteria terbaru yang telah ditetapkan dalam Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025,” katanya.
Melalui SKB tersebut, pemerintah ingin memastikan adanya kesamaan acuan bagi masyarakat, pengembang, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembebasan BPHTB dan PBG berdasarkan kriteria terbaru MBR.
Selain mengatur kriteria penerima manfaat, kebijakan itu juga memberikan kepastian terkait aspek domisili. Masyarakat yang membeli rumah di luar daerah asal atau tidak sesuai dengan alamat pada kartu tanda penduduk tetap dapat memperoleh fasilitas pembebasan BPHTB dan PBG selama memenuhi ketentuan sebagai MBR.
Di sisi lain, Tito menjelaskan bahwa Surat Edaran Bersama (SEB) yang disusun bersama Kementerian ATR/BPN bertujuan menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan perumahan dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
Dalam kebijakan tersebut, pemenuhan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) minimal sebesar 87 persen dikendalikan pada tingkat provinsi. Dengan skema tersebut, daerah yang telah berkembang menjadi kawasan permukiman dan memiliki luasan lahan pertanian di bawah batas yang ditentukan dapat memenuhi kekurangannya melalui kompensasi dari daerah lain dalam provinsi yang sama.
“Kalau di suatu kabupaten atau kota lahannya sudah terlanjur berkembang menjadi kawasan perumahan sehingga porsi lahan pertaniannya berada di bawah 87 persen, maka kekurangannya dapat dikompensasikan oleh kabupaten atau kota lain di dalam provinsi yang sama,” ujar Tito.
Menurut Tito, mekanisme tersebut diharapkan memberikan ruang yang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat tanpa mengurangi komitmen terhadap perlindungan lahan pertanian.
Pada kesempatan ini, Nusron Wahid menambahkan bahwa pihaknya mendapat mandat dari Presiden untuk melaksanakan program sertifikasi tanah gratis bagi MBR. Pelaksanaan program tersebut akan menggunakan kriteria MBR yang telah ditetapkan dalam Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025. Meski demikian, Nusron menegaskan pentingnya penetapan kriteria penerima manfaat yang jelas dan terukur agar program tidak disalahgunakan.
“Kriteria calon penerimanya harus dibuat tegas dan jelas. Jangan sampai ada manipulasi yang merugikan negara. Karena itu dibutuhkan kerja sama yang erat antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PKP,” katanya.
Karena itu, koordinasi yang erat antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PKP dinilai menjadi kunci keberhasilan pelaksanaannya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menyebut program sertifikasi tanah gratis merupakan salah satu kebijakan yang sangat dinantikan masyarakat karena dapat memperluas akses terhadap kepemilikan rumah yang legal dan terjangkau.
