Jakarta, propertyandthecity.com – Menteri BUMN, Erick Thohir, menegaskan bahwa developer dan notaris yang nakal akan di blacklist dari proyek rumah subsidi untuk memastikan masyarakat mendapatkan hak kepemilikan hunian dengan perlindungan hukum.
Erick Thohir meminta BTN mempercepat penerbitan sertifikat debitur melalui perbaikan sistem dan penerapan tata kelola yang baik atau Good Corporate Governance (GCG). Langkah ini bertujuan mendukung keberhasilan Program Tiga Juta Rumah yang menjadi agenda Pemerintahan Presiden Prabowo.
“Saya mengapresiasi BTN yang melakukan self-correction dan perbaikan sistem, apalagi BTN mau terus berkembang. Program Tiga Juta Rumah ini adalah program yang harus disukseskan dan BTN mengayomi 82% dari perumahan subsidi,” kata Erick dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Erick Thohir meminta agar pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut dimasukkan ke dalam blacklist untuk melindungi kepentingan masyarakat. Erick juga mendorong Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk berbagi data guna memperkuat perlindungan rakyat.
Percepatan penyelesaian sertifikat menjadi salah satu dasar utama bagi kelancaran pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah. Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, serta memanfaatkan sistem perbankan dari Himbara dan bank swasta.
“Sesuai visi Bapak Presiden, kami menjaga jangan sampai uang pemerintah yang sudah digelontorkan salah sasaran,” ujar Erick.
Di sisi lain, Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengungkapkan bahwa sektor perumahan di Indonesia masih menghadapi kendala terkait developer dengan sertifikat yang tergolong Luar Ambang Toleransi (LAT). Developer dengan sertifikat LAT merupakan developer bermasalah dalam hal administrasi penyelesaian Dokumen Pokok atau sertifikat.
“Hari ini sejak 2019, sebanyak 80 ribu sertifikat sudah diselesaikan oleh BTN dibantu Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehingga proses bisa lebih cepat,” jelas Nixon.
