Jakarta, Propertyandthecity.com – Pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan rumah susun (rusun) sebagai solusi penataan kawasan padat, termasuk relokasi warga yang tinggal di bantaran rel kereta. Langkah ini dinilai menjadi strategi penting dalam menjawab persoalan ketimpangan hunian di kota besar.
Tenaga Ahli Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sekaligus Ketua DPP BPO REI, Paulus Totok Lusida, menegaskan bahwa hunian vertikal menjadi kebutuhan mendesak di kota dengan populasi tinggi.
“Penduduk di suatu area yang jumlahnya diatas 2 juta itu wajib tinggalnya di rumah susun. Mau tidak mau itu harus dilakukan,” ujarnya dalam Video di kanal YouTube resmi Kementerian PKP berjudul “Hercules Saja Kooperatif, Kenapa Bangun Rusun di Bantaran Rel Masih Sulit? Pak Toto Bongkar Faktanya”.
Menurutnya, kondisi warga yang tinggal di bantaran rel bahkan ada yang berada di bawah jalur kereta menunjukkan urgensi relokasi.
“Mereka yang tinggal di bantaran rel bahkan ada yang di underground rel yang tidak pernah menikmati matahari. Itu semuanya akan dipindahkan ke rumah susun,” jelasnya.
Ia menambahkan, konsep pengembangan rusun juga akan terintegrasi dengan transportasi publik untuk menekan kemacetan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Solusi kemacetan itu tidak mungkin tanpa pembangunan vertikal. Iya vertikal semuanya pakai public transport. Public transportnya diperbanyak, fasilitas diperbaiki,” tegasnya.
Tantangan dan Skema yang Disiapkan Pemerintah
Pembangunan rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tidak lepas dari tantangan biaya dan adaptasi sosial. Pemerintah pun menyiapkan skema subsidi agar hunian vertikal tetap terjangkau.
Paulus menyebut bahwa subsidi menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program rusun. “Harus tetap ada subsidi untuk membiasakan rakyat tinggal di rumah vertikal,” ujarnya.
Ia mencontohkan proyek rusun berbasis dukungan sosial yang berhasil menekan biaya hunian.
“Karena kemarin kita juga melakukan peninjauan di tempatnya Buddha tzu chi di Cengkareng. Itu disubsidi oleh Buddha tzu chi tiap bulan. Jadi dia hanya membayar termasuk IPL itu Rp350.000. Luasnya 36 dengan fasilitas lengkap seperti sekolah dan rumah sakit,” jelasnya.
Meski demikian, dari sisi pengembang, proyek rusun dinilai lebih kompleks dibanding hunian tapak. “Rusun itu lebih complicated daripada landed. Biaya termahalnya ada di konstruksi,” ungkapnya.
Ke depan, pemerintah juga menyiapkan skema subsidi silang melalui area komersial untuk menjaga biaya hunian tetap terjangkau. Dengan kombinasi subsidi, regulasi, dan edukasi, rusun diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk backlog perumahan di perkotaan.
