Jakarta, propertyandthecity.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menegaskan komitmen memperluas kepemilikan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui pelaksanaan akad kredit massal sebanyak 50.030 unit rumah subsidi. Agenda tersebut digelar secara hybrid dari Perumahan Pondok Banten Indah, Kota Serang, Banten.
Pada kegiatan ini, Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri PKP, Maruarar Sirait melakukan konferensi video dengan para debitur rumah subsidi. Selain itu, dilakukan serah terima kunci secara simbolis kepada 10 penerima manfaat dari berbagai latar belakang profesi, diantaranya guru, penyandang tuna netra, tukang pijat, para pedagang, hingga nelayan.
Maruarar menyampaikan bahwa pihaknya bersama PMN dan SMF juga mendorong pemberdayaan masyarakat penghuni rumah subsidi melalui pengembangan program kredit mikro.
“Baru pertama kali dalam sejarah ada KUR Perumahan yang mendorong UMKM sektor perumahan untuk naik kelas,” ujarnya.
Pelaksanaan akad massal ini menjadi langkah strategis dalam percepatan program perumahan nasional. Sebanyak 300 akad dilakukan secara luring di lokasi acara dengan melibatkan 11 bank penyalur, sementara 49.730 akad lainnya dilaksanakan secara daring melalui 39 bank penyalur di 33 provinsi pada 110 titik kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Skema hybrid ini menegaskan upaya Kementerian PKP memastikan pemerataan akses pembiayaan perumahan dari Sabang hingga Merauke.
Berdasarkan data Kementerian PKP, hingga 19 Desember 2025 penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan telah mencapai 263.017 unit rumah subsidi dengan nilai total Rp32,67 triliun. Penyaluran tersebut melibatkan 39 bank penyalur, 22 asosiasi pengembang, serta didukung oleh 7.998 pengembang. Rumah subsidi ini tersebar di 12.981 kawasan perumahan yang berada di 33 provinsi dan 401 kabupaten serta kota di Indonesia.
