Jakarta, Propertyandthecity.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan proses hibah lahan Meikarta dari Lippo Group kepada negara dilakukan sesuai aturan dan prinsip tata kelola yang baik guna mendukung pembangunan apartemen subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Hal tersebut disampaikan Maruarar usai melakukan konsultasi bersama Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani, Kepala BP BUMN Dony Oskaria, serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Senin (22/6/2026).
“Kami datang ke sini untuk berdiskusi bagaimana tata kelola untuk hibah dari Lippo, yaitu lahan di Meikarta kepada negara sesuai dengan tata kelola yang benar,” ujar Maruarar.
Menurut Maruarar, pemerintah ingin memastikan proses hibah dan pembangunan selanjutnya dapat berjalan dengan aman, cepat, dan sesuai prosedur. Dengan demikian, program tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya MBR yang membutuhkan hunian layak dan terjangkau.
Dalam pertemuan tersebut, para pihak juga membahas sejumlah aspek terkait penyelesaian rumah susun Meikarta, mulai dari proses due diligence legalitas lahan yang dilakukan Danantara, mekanisme serah terima hibah, penentuan BUMN pelaksana proyek, hingga penetapan harga jual unit apartemen subsidi.
Selain itu, dibahas pula berbagai alternatif mekanisme hibah yang dapat diterapkan dengan tetap mengedepankan kepastian hukum dan akuntabilitas.
Maruarar mengungkapkan pihaknya telah menerima berbagai masukan dari BPKP, Danantara, BP BUMN, Lippo Group, dan Kementerian Keuangan terkait proses hibah tersebut.
“Kami juga sudah menerima masukan yang sangat berharga dari BPKP bersama Pak Rosan, Pak Dony, Pak James dan Kementerian Keuangan sehingga acara penyerahterimaan hibah dari Lippo Group kepada negara dapat dilaksanakan secara resmi,” katanya.
Dalam pembahasan tersebut, BPKP menawarkan dua alternatif mekanisme penerimaan hibah. Opsi pertama adalah hibah dari pihak swasta kepada kementerian atau lembaga yang kemudian diteruskan kepada BUMN. Opsi kedua adalah hibah langsung dari pihak swasta kepada BUMN sesuai regulasi yang berlaku.
Setelah mempertimbangkan aspek hukum, kecepatan pelaksanaan, serta tata kelola, disepakati bahwa hibah lahan Meikarta akan diserahkan kepada negara melalui Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Selanjutnya aset tersebut akan diteruskan kepada Danantara dan kemudian kepada BUMN yang ditugaskan untuk membangun serta mengelola apartemen subsidi.
Pemerintah menilai skema hibah tersebut dapat memperkuat upaya penyediaan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendukung pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembahasan hibah lahan tersebut.
“Kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi setinggi-tingginya atas masukan dan kerja sama yang baik dari Kementerian PKP, BPKP, BP BUMN, Lippo Group, dan Kementerian Keuangan sehingga rencana hibah ini dapat berjalan dengan baik dan aman sesuai prosedur yang berlaku,” ujar Rosan.
Menurutnya, program tersebut memiliki dampak sosial yang besar karena membuka peluang bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau.
