 memperkuat pengawasan terhadap rumah subsidi yang dibiayai melalui program FLPP.){kind=link}
Jakarta, Propertyandthecity.com – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memperkuat pengawasan terhadap rumah subsidi yang dibiayai melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan menggandeng Pemerintah Kota Banjarmasin, bank penyalur, dan asosiasi pengembang. Langkah ini dilakukan untuk memastikan rumah subsidi benar-benar dihuni oleh penerima manfaat sekaligus memenuhi standar kelayakan.
Penguatan sinergi tersebut dibahas dalam audiensi BP Tapera bersama Pemerintah Kota Banjarmasin yang juga menjadi forum evaluasi pelaksanaan Program FLPP di Kalimantan Selatan, termasuk pemantauan tingkat keterhunian rumah subsidi.
Direktur Operasi Pemanfaatan BP Tapera Muhammad Nauval Al-Ammari mengapresiasi Pemerintah Kota Banjarmasin yang telah memberikan kemudahan dalam proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Menurutnya, dukungan pemerintah daerah berperan penting dalam menjamin rumah subsidi dibangun sesuai ketentuan dan layak dihuni melalui penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
“Masyarakat Berpenghasilan Rendah ini adalah mereka yang memang memerlukan support. Pemerintah Daerah bisa hadir untuk memberikan jaminan rumah yang layak huni dan berizin dengan menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebagai bukti tertulis bahwa bangunan rumah telah memenuhi persyaratan teknis dan administratif, yang menjamin kelayakan hunian dari aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bagi penghuninya,” ujar Nauval.
Berdasarkan hasil pemantauan Semester I 2026, tingkat keterhunian rumah FLPP di Kalimantan Selatan mencapai 96,25 persen atau lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang sebesar 94,02 persen. Sementara itu, tingkat keterhunian rumah FLPP di Kota Banjarmasin tercatat sebesar 92,86 persen.
Nauval berharap dukungan penuh Pemerintah Kota Banjarmasin dapat mendorong peningkatan tingkat keterhunian rumah FLPP pada Semester II 2026 sehingga capaian di daerah tersebut semakin baik.
Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menyambut baik sinergi yang dibangun bersama BP Tapera. Ia menegaskan pemerintah kota siap berkolaborasi dengan para pengembang untuk mendukung penyediaan rumah FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kota Banjarmasin yang maju dan sejahtera.
“Kami siap bersinergi dan berkolaborasi dengan para pengembang perumahan dalam mendukung program rumah FLPP bagi MBR demi kemajuan Kota Banjarmasin, sesuai visi misi kami untuk mewujudkan Kota Banjarmasin Maju Sejahtera,” jelas Yamin.
Di sisi lain, Yamin mengingatkan bagi para pengembang agar tetap memperhatikan ketentuan batas sempadan sungai dalam pembangunan kawasan perumahan. Menurutnya, hal tersebut penting untuk mendukung upaya normalisasi sungai, memperlancar aliran air, mengurangi sedimentasi, serta meminimalkan risiko banjir yang kerap terjadi saat musim hujan.
Selain mengevaluasi hasil pemantauan keterhunian rumah FLPP, pertemuan tersebut juga membahas berbagai tantangan dalam penyelenggaraan program rumah subsidi di Kalimantan Selatan. BP Tapera, Pemerintah Kota Banjarmasin, bank penyalur, dan asosiasi pengembang sepakat memperkuat kolaborasi agar penyaluran rumah FLPP semakin tepat sasaran sekaligus mampu memenuhi kebutuhan MBR.
