Jakarta, propertyandthecity.com – Program gentengisasi yang masuk dalam arah kebijakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui program peningkatan kualitas rumah layak huni menjadi perhatian. Upaya ini mendorong penggunaan atap genteng sebagai bagian dari standar hunian yang lebih sehat dan nyaman. Di satu sisi, program ini menawarkan perbaikan kualitas hunian masyarakat. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan apakah kebijakan ini benar-benar cocok diterapkan secara luas di Indonesia?
Apa Itu Gentengisasi? Kenapa Muncul?
Gentengisasi pada dasarnya merupakan upaya mendorong masyarakat mengganti atap rumah berbahan seng atau asbes menjadi genteng, khususnya berbasis tanah liat. Program ini dikaitkan dengan peningkatan kualitas hidup, mulai dari kenyamanan termal hingga aspek kesehatan.
Keunggulan Program Gentengisasi
Secara konsep, penggunaan genteng dinilai lebih sesuai dengan iklim tropis Indonesia. Material ini mampu meredam panas lebih baik dibandingkan seng, sehingga suhu di dalam rumah menjadi lebih sejuk. Selain itu, genteng juga dikenal lebih tahan terhadap perubahan cuaca ekstrem dan memiliki daya tahan yang relatif panjang.
Tak hanya soal kenyamanan, program ini juga menyasar aspek ekonomi. Produksi genteng yang melibatkan industri lokal hingga koperasi desa berpotensi membuka lapangan kerja baru dan menggerakkan ekonomi daerah.
Adapun Tantangannya
Namun, di balik berbagai keunggulan tersebut, gentengisasi tidak lepas dari sejumlah tantangan. Salah satu yang paling krusial adalah biaya. Penggantian atap rumah secara masif membutuhkan dana yang tidak sedikit, baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat.
Selain itu, tidak semua rumah di Indonesia dirancang untuk menahan beban genteng yang lebih berat dibanding seng. Tanpa perbaikan struktur, penerapan genteng justru berisiko terhadap keamanan bangunan.
Kenapa Tidak Bisa Disamaratakan?
Kondisi geografis Indonesia yang beragam juga menjadi faktor penting. Di wilayah pesisir atau daerah dengan tingkat ekonomi rendah, seng masih menjadi pilihan utama karena lebih ringan, mudah dipasang, dan terjangkau. Sementara di daerah rawan gempa, penggunaan material berat seperti genteng perlu dipertimbangkan secara matang.
Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan gentengisasi tidak bisa disamaratakan. Setiap daerah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, baik dari sisi iklim, kondisi tanah, hingga kemampuan ekonomi masyarakat.
Gentengisasi bukan sekadar soal mengganti atap, tetapi juga tentang bagaimana menghadirkan hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan. Jika dirancang dengan pendekatan yang adaptif, program ini berpotensi menjadi solusi. Namun tanpa perencanaan yang matang, gentengisasi bisa menjadi kebijakan yang sulit diterapkan secara merata.
