Jakarta, Propertyandthecity.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid menggelar pertemuan membahas rencana pemanfaatan lahan milik Kementerian Komdigi seluas sekitar 45 hektare di Kota Depok, Jawa Barat. Lahan tersebut direncanakan untuk pembangunan rumah susun (rusun) subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dalam pertemuan tersebut, Maruarar menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan bersama tim dari Kementerian PKP dan Kementerian Komdigi untuk memastikan status hukum lahan tersebut. Pemeriksaan juga melibatkan dua Inspektur Jenderal dari masing-masing kementerian guna memastikan legalitas aset.
“Dua Inspektur Jenderal kami turunkan untuk memastikan status hukumnya. Hasilnya, secara legal lahan ini milik negara dan bisa dilanjutkan untuk program perumahan rakyat,” ujar Maruarar dalam pertemuan tersebut di Depok, Selasa (10/3/2026).
Maruarar menambahkan, koordinasi juga telah dilakukan dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta berbagai pihak terkait guna memastikan tidak ada kendala hukum dalam rencana pembangunan tersebut.
Menurutnya, apabila pembangunan dilakukan dengan konsep rusun seperti proyek yang tengah dikembangkan di kawasan Meikarta, lahan seluas 45 hektare tersebut berpotensi menampung hingga sekitar 170.000 unit hunian. Jumlah tersebut diperkirakan mampu menampung sekitar setengah juta warga.
Program pembangunan rusun subsidi tersebut diharapkan menjadi salah satu solusi untuk mengurangi backlog perumahan di Kota Depok yang saat ini diperkirakan mencapai sekitar 170.000 rumah tangga.
“Kalau program ini berjalan, kita bisa membantu ratusan ribu warga Depok mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau,” kata Maruarar.
Sementara itu, Meutya Hafid menjelaskan bahwa Kementerian Komdigi saat ini tengah melakukan penataan serta inventarisasi aset negara yang berada di bawah pengelolaan Komdigi. Dari proses tersebut ditemukan sejumlah aset yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal, termasuk lahan di Depok tersebut.
“Kami melihat ada aset negara yang sifatnya idle dan sayang jika tidak dimanfaatkan. Ketika melihat lokasi ini sangat potensial, kami langsung berdiskusi dengan Menteri PKP untuk kemungkinan digunakan sebagai perumahan rakyat,” kata Meutya.
Ia menilai, pemanfaatan lahan tersebut sejalan dengan program pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat. Menurutnya, lokasi lahan tersebut dinilai sangat potensial untuk pengembangan hunian rakyat sehingga pihaknya langsung berkoordinasi dengan Kementerian PKP.
Meutya juga menyebutkan bahwa pemanfaatan lahan tersebut sejalan dengan program pemerintah dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Jika pembangunan rusun dapat menampung hingga sekitar 500 ribu warga, maka manfaatnya dinilai akan jauh lebih besar bagi negara dan masyarakat.
Dukungan terhadap rencana tersebut juga disampaikan oleh Wali Kota Depok Supian Suri. Ia menyatakan Pemerintah Kota Depok siap mendukung penuh realisasi pembangunan rusun subsidi di lahan tersebut.
“Kami atas nama Pemerintah Kota Depok dan warga Depok sangat menyambut baik rencana ini. Dengan backlog sekitar 170.000 warga yang belum memiliki rumah, program ini memberikan harapan besar bagi masyarakat,” ujarnya.
Ke depan, Kementerian PKP bersama Kementerian Komdigi akan melaporkan perkembangan rencana pemanfaatan lahan tersebut kepada Sekretaris Kabinet. Selain itu, koordinasi lanjutan juga akan dilakukan dengan Kementerian Keuangan serta Kementerian ATR/BPN guna mempercepat proses pemanfaatan lahan dan pembangunan rusun subsidi di Kota Depok.
