Jakarta, propertyandthecity.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyatakan kawasan Meikarta akan menjadi salah satu lokasi yang dipertimbangkan untuk pengembangan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan perkotaan. Hal tersebut disampaikan setelah pembahasan bersama Perum Perumnas dan pengembang swasta terkait ketersediaan lokasi hunian vertikal di wilayah kota.
“Pada hari Rabu malam saya undang lagi ke kantor (Kementerian PKP) jam sembilan malam. Kita lihat kesiapannya ya. Kita lihat kesiapannya, tapi salah satunya di Meikarta,” kata Maruarar, setelah pembahasan bersama Perum Perumnas dan pengembang swasta terkait ketersediaan lokasi hunian vertikal di wilayah kota dikutip dari Antara News, Rabu (14/01/2026).
Maruarar mengatakan, pihaknya telah meminta data dari Perumnas dan para pengembang swasta mengenai lokasi-lokasi yang dimiliki di kawasan perkotaan. Dari hasil pembahasan tersebut, Meikarta menjadi salah satu kawasan yang masuk dalam rencana pengembangan rusun subsidi.
Sementara itu, Menteri PKP itu mengungkapkan bahwa rusun subsidi di perkotaan nantinya akan memiliki dua konsep, yakni rumah susun sederhana milik (rusunami) dan rumah susun sewa (rusunawa).
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati mengatakan, kedua konsep tersebut akan dibahas bersama para pengembang, asosiasi pengembang, serta pemangku kepentingan terkait. Pembahasan dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi hunian di kawasan perkotaan.
Sri Haryati menjelaskan, salah satu permasalahan utama penyediaan hunian di kota adalah tingginya harga tanah sehingga pembangunan perumahan tapak tidak dapat dilakukan. Kementerian PKP kemudian melakukan kajian karena pada dasarnya aturan terkait hunian vertikal telah tersedia, namun belum dilaksanakan secara optimal.
Menurutnya, salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah keterkaitan dengan harga hunian yang dapat dibiayai melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Oleh karena itu, konsep rusun subsidi yang telah disusun saat ini masih dalam proses pembahasan bersama seluruh pemangku kepentingan sebelum nantinya ditetapkan dalam keputusan Menteri PKP.
Baca juga : Kunjungan ke IKN, Presiden Prabowo Bahas Infrastruktur Digital dan Energi Bersih
