Jakarta, Propertyandthecity.com – Pemerintah mulai mempercepat langkah relokasi masyarakat yang tinggal di bantaran rel kereta api di Jakarta Pusat. Upaya ini dikoordinasikan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, sebagai tindak lanjut peninjauan lahan milik PT Angkasa Pura di kawasan Kramat.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas lembaga yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari BP BUMN, PT KAI, PT Angkasa Pura, hingga Perumnas dan BP Tapera.
Maruarar menyatakan, percepatan program ini mendapat dukungan kuat dari berbagai pihak, termasuk BUMN yang terlibat langsung dalam penyediaan lahan. Menurutnya, kolaborasi ini menjadi kunci untuk menghadirkan hunian layak bagi masyarakat terdampak dalam waktu relatif singkat.
“Kami mendapat dukungan yang sangat cepat dari Kepala BP BUMN serta Direktur Utama PT KAI dan PT Angkasa Pura. Ini menunjukkan komitmen bersama untuk segera menghadirkan hunian yang layak bagi masyarakat,” ujarnya di Gedung BP BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (1/4/2026).
Dalam tahap awal, pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 800 unit hunian. Rinciannya, sekitar 300 unit akan dibangun di atas lahan milik PT Angkasa Pura, sementara 500 unit lainnya berasal dari pemanfaatan lahan PT KAI. Penyelesaian tahap awal ditargetkan pada 15 Juni 2026.
Selain itu, pemerintah juga membuka peluang keterlibatan sektor swasta melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Nantinya, PT KAI akan menentukan titik-titik lahan tambahan yang dapat dikembangkan melalui dukungan tersebut.
“Kami juga membuka ruang kolaborasi dengan pihak swasta. PT KAI akan menentukan titik-titik lahan yang dapat dibangun melalui dukungan CSR, sehingga percepatan penyediaan hunian bisa lebih optimal,” kata Maruarar.
Dari sisi BUMN, Kepala BP BUMN Dony Oskaria menegaskan kesiapan untuk mengoptimalkan aset yang selama ini belum dimanfaatkan. Ia menyebut, lahan milik Angkasa Pura menjadi salah satu contoh aset potensial yang bisa digunakan untuk mendukung program relokasi.
“Aset-aset BUMN yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal, seperti lahan milik Angkasa Pura, dapat kita dorong untuk dimanfaatkan bagi relokasi masyarakat di bantaran rel,” ujar Dony.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menilai langkah ini sebagai bentuk respons cepat pemerintah terhadap arahan Presiden. Ia menyebut kolaborasi lintas sektor yang terjadi mencerminkan pendekatan kerja yang adaptif dan solutif.
“Dalam waktu sekitar satu minggu sejak Presiden turun langsung ke bantaran rel, ide dan arahan beliau sudah mulai menemukan bentuk konkret. Kolaborasi antara Kementerian PKP dan BP BUMN ini luar biasa,” ungkap Qodari.
Pendekatan berbasis data juga menjadi perhatian dalam program ini. Kepala BPS Amalia Adininggar menekankan pentingnya intervensi yang tepat sasaran, terutama di wilayah dengan tingkat backlog hunian tinggi seperti Jakarta Pusat.
“Kolaborasi ini sangat cepat dan efektif, serta yang terpenting berbasis data. DKI Jakarta, khususnya Jakarta Pusat, memiliki backlog kepemilikan hunian yang tinggi. Intervensi di wilayah ini menjadi sangat strategis,” jelas Amalia.
Lebih lanjut, dalam waktu sekitar tiga minggu ke depan, Kementerian PKP bersama BUMN akan merampungkan pemetaan aset-aset yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan, khususnya di kota-kota besar.
