Jakarta, Propertyandthecity.com – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah menegaskan bahwa Program 3 Juta Rumah dirancang sebagai kebijakan masif berbasis data untuk menjawab persoalan backlog serta meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
Fahri menuturkan bahwa pemenuhan kebutuhan perumahan nasional tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan rumah, tetapi juga menyangkut kelayakan hunian dan akses sanitasi.
Baca juga : Presiden Instruksikan Percepatan Relokasi Korban Banjir dan Longsor di Sumatera
“Enam juta keluarga masih tinggal di rumah tidak layak akibat buruknya sanitasi.” ujar Fahri saat menghadiri diskusi dalam acara BIG Conference 2025 yang digelar untuk memperingati 40 tahun Majalah Bisnis Indonesia, bertempat di Raffles Hotel, Kuningan, Jakarta pada Senin (8/12/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Fahri juga menekankan pentingnya kebijakan perumahan yang disusun berdasarkan data nasional. Pendekatan tersebut menurutnya perlu didukung oleh peran koperasi dan pemanfaatan kearifan lokal, baik pada aspek material bangunan maupun konsep pembangunan yang ramah lingkungan.
Melalui berbagai kebijakan yang tengah dijalankan, Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk menjadikan sektor perumahan dan kawasan permukiman sebagai motor pembangunan serta pilar utama dalam mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional.
