Jakarta, propertyandthecity.com – Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat program perumahan rakyat melalui kebijakan pro rakyat. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kewajiban pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Hal tersebut disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat menghadiri Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Kalimantan bersama para gubernur se-Kalimantan dan perwakilan Tempo Group.
Dalam sambutannya, Maruarar menegaskan bahwa kepala daerah tidak boleh lagi membebani rakyat kecil dengan pungutan dalam program perumahan rakyat.
“Kalau ada bupati atau walikota yang masih meminta-mintai uang rakyat kecil, itu pelanggaran. Jangan jadi kepala daerah kalau masih mau ‘majakin’ orang miskin,” tegas Maruarar.
Menurutnya, kebijakan pembebasan PBG dan BPHTB merupakan keputusan negara yang berpihak kepada masyarakat. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah diminta mendukung implementasinya tanpa pengecualian.
“Kalau masih ada yang melawan kebijakan itu, artinya melawan kebijakan negara yang mau berbuat baik kepada rakyatnya,” ujarnya.
Selain menyoroti kebijakan pembebasan biaya bagi MBR, pemerintah juga terus memperkuat akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan. Tahun ini, realisasi KUR perumahan disebut telah melampaui Rp14,2 triliun dengan bunga hanya 0,5 persen per bulan.
Maruarar menjelaskan, skema tersebut ditujukan untuk membantu MBR agar terhindar dari pinjaman berbunga tinggi atau rentenir. Untuk plafon pinjaman di bawah Rp100 juta, masyarakat juga tidak diwajibkan memberikan jaminan.
Dalam kesempatan tersebut, pihak perbankan juga menyampaikan realisasi penyaluran KUR perumahan di Kalimantan Timur telah mencapai Rp214 miliar. Maruarar menilai program tersebut sudah tepat sasaran karena banyak membantu masyarakat kecil.
