PropertyandTheCity.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) berkomitmen mendukung program pembangunan tiga juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya mengatasi backlog di Indonesia melalui berbagai langkah strategis.
“Mengenai program 3 juta rumah, tentu saja kami sangat menyambut baik, karena perumahan kita backlog masih tinggi,” ujar Deputi Gubernur BI, Juda Agung dalam konferensi pers RDG, dikutip, Jumat (22/11/2024).
Juda menyatakan, Bank Indonesia memiliki dua kebijakan untuk mendukung sektor perumahan. Pertama, BI menyediakan insentif berupa Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) kepada bank-bank yang menyalurkan kredit atau pembiayaan untuk mendukung Program tersebut.
“Yang pertama adalah dari sisi insentif likuiditas kepada bank yang menyalurkan kredit di sektor perumahan dan konstruksi secara keseluruhan,” kata Juda.
Insentif KLM akan disalurkan kepada bank-bank yang memberikan pembiayaan ke sektor-sektor prioritas, termasuk sektor terkait perumahan seperti konstruksi, real estate, serta pembiayaan untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA).
Selain itu, Insentif KLM juga diberikan kepada bank-bank yang memberikan kredit atau pembiayaan kepada sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja.
“Di dalam kebijakan insentif likuiditas itu, memang kita menyasar sektor-sektor yang mendorong penyerapan lapangan kerja, artinya mendorong daya beli dari masyarakat. Kalau lapangan tersedia artinya daya beli juga akan meningkat, sehingga ini juga tentu saja pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan pada masyarakat,” jelas Juda.
Kebijakan kedua yang diterapkan oleh BI adalah dukungan melalui pelonggaran rasio loan to value (LTV). Langkah ini memungkinkan masyarakat untuk membeli properti dengan menggunakan KPR tanpa harus membayar uang muka (DP).
Hingga Oktober 2024, BI menyalurkan insentif KLM sebesar Rp259 triliun kepada bank-bank yang mendanai sektor prioritas, termasuk hilirisasi minerba, pangan, otomotif, perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM.
Sebagai informasi, Program 3 Juta Rumah di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran mencakup satu juta apartemen di perkotaan dan dua juta rumah di pedesaan setiap tahun. Inisiatif ini juga berpotensi menciptakan berbagai peluang pekerjaan di kawasan pedesaan.
Program 3 Juta Rumah per tahun tersebut juga diharapkan dapat mengatasi permasalahan backlog atau kekurangan rumah yang saat ini mencapai 12,7 juta rumah.
