Jakarta, propertyandthecity.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah perumahan subsidi yang terdampak banjir di Kabupaten Bekasi, Rabu (28/1). Kunjungan ini sekaligus menjadi bagian dari evaluasi kualitas kawasan perumahan subsidi yang dihuni masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Lokasi yang ditinjau meliputi Perumahan Sukamekar Regency, Mutiara Indah, Green Lavender, Nebraska Terrace Sukamekar, dan Grand Permata Residence. Kelima perumahan tersebut terdampak banjir akibat luapan Kali CBL beberapa waktu lalu.
Dalam peninjauan tersebut, tim Kementerian PKP melakukan observasi terhadap kondisi fisik bangunan serta lingkungan perumahan. Hasil tinjauan awal menunjukkan sejumlah unit rumah dan area lingkungan masih tergenang air, menandakan adanya persoalan pada sistem drainase dan pengelolaan kawasan.
Tim yang turun ke lapangan terdiri atas Inspektur Jenderal PKP Heri Jerman, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur, Direktur Jenderal Perkotaan Sri Haryati, Staf Ahli Menteri Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi, dan Pemberdayaan Masyarakat Budi Permana, serta Staf Khusus Menteri Bidang Perbankan dan Pembiayaan Dwidadi Sugito.
Selain meninjau fisik bangunan, tim juga berdialog langsung dengan warga terdampak serta berkoordinasi dengan pengembang dan pemerintah daerah setempat. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan perumahan subsidi dibangun dengan kualitas lingkungan yang layak dan aman bagi penghuninya.
Kementerian PKP menegaskan perlindungan hunian MBR menjadi prioritas utama, termasuk memastikan kawasan perumahan subsidi memiliki infrastruktur lingkungan yang memadai dan tahan terhadap risiko banjir. Penanganan tidak hanya difokuskan pada perbaikan rumah, tetapi juga pada sistem kawasan.
Langkah tindak lanjut yang akan dilakukan meliputi pendataan rinci unit terdampak, koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum terkait normalisasi Kali Bekasi dan Kali CBL sesuai kewenangan, serta koordinasi dengan pengembang dan perbankan terkait tanggung jawab perbaikan kawasan perumahan.
Selain itu, sinkronisasi dengan pemerintah daerah juga akan dilakukan dalam penanganan infrastruktur lingkungan seperti drainase dan akses jalan perumahan.
Kunjungan lapangan ini akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi teknis dan kebijakan perbaikan kawasan perumahan subsidi ke depan. Pemerintah menilai kejadian banjir ini menjadi momentum untuk memperkuat standar kualitas perencanaan dan pembangunan perumahan rakyat agar lebih adaptif terhadap risiko bencana.
 melakukan kunjungan lapangan ke perumahan subsidi yang terdampak banjir di Kab. Bekasi.){kind=link}