Jakarta, Propertyandthecity.com – Banjir yang melanda sejumlah daerah di Provinsi Sumatera sejak akhir November 2025 berdampak besar bagi masyarakat, terutama pada sektor perumahan dan kawasan permukiman. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meninjau langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data awal di area yang mengalami kerusakan terparah.
Pelaksanaan peninjauan dilakukan pada tanggal 3–5 Desember 2025, dipimpin oleh Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, bersama Staf Ahli Bidang Pertanahan, Keterpaduan Pembangunan dan Tata Ruang, Staf Khusus Bidang Internal dan Penjadwalan, serta tim Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II.
Selama proses pemeriksaan, tim Kementerian PKP mendatangi beberapa titik terdampak seperti Kota Pandan, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kabupaten Tapanuli Utara. Tim melakukan pengamatan langsung untuk memetakan skala kerusakan pada rumah warga maupun infrastruktur pendukung permukiman.
Hingga pembaruan data terakhir per 7 Desember 2025 tercatat sebanyak 88.656 unit rumah Rusak Ringan, 4.902 unit Rusak Sedang, 4.900 unit Rusak Berat, dan 711 unit dinyatakan Hilang atau Hanyut akibat kuatnya arus banjir.
Informasi tersebut menjadi dasar penyusunan program bantuan hunian sesuai kategori kerusakan. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Azis Andriansyah menegaskan bahwa penyaluran bantuan dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan mempertimbangkan tingkat kebutuhan masyarakat di tiap wilayah.
“Data ini akan menjadi dasar dalam penyusunan skema bantuan hunian kepada masyarakat terdampak sesuai kategori kerusakan. Kementerian PKP memastikan bahwa bantuan diberikan secara akuntabel, tepat sasaran, dan memperhatikan urgensi kebutuhan tiap kelompok masyarakat,” ujar Azis dalam keterangan resminya.
Baca Juga: Analisis Multidisipliner Penyebab Bencana Banjir dan Longsor di Sumatra 2025
Selain pendataan, Kementerian PKP juga meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah guna mempercepat tahap verifikasi dan validasi data lapangan. Wilayah dengan dampak terbesar terutama di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara akan menjadi prioritas penanganan.
Proses monitoring dan pendampingan akan terus dilakukan hingga tahap pemulihan selesai termasuk penyediaan hunian sementara serta bantuan stimulan untuk perbaikan rumah warga. Pemerintah menegaskan komitmennya agar masyarakat dapat kembali tinggal di lingkungan yang aman, sehat, dan layak dihuni.
