Jakarta, propertyandthecity.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa pihaknya telah bertemu dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengenai rencana peningkatan porsi perbankan pada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Dalam pertemuan tersebut, Maruarar mempersiapkan legalitas serta formulasi perhitungan agar perbankan sebagai pihak yang menyalurkan KPR FLPP dapat menyesuaikan dengan perubahan proporsi tersebut.
“Jika sebelumnya komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan perbankan yaitu 75:25, saya ingin porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50,” kata Maruarar dalam keterangan resmi, dikutip Senin (6/1/2025).
Baca juga: Pembangunan Rumah Berbasis Komunitas Disambut Positif, RT dan RW Diproyeksikan Jadi Motor Ekonomi
Menteri yang akrab disapa Ara menjelaskan secara lebih rinci bahwa rencana peningkatan kontribusi perbankan bertujuan untuk meningkatkan penyaluran KPR FLPP dari 220.000 unit menjadi lebih dari 300.000 unit tanpa perlu menambah alokasi APBN. Dengan cara ini, meskipun jumlah kuota yang disalurkan meningkat, pemerintah tetap dapat menghemat anggaran tanpa membebani APBN.
“Kami ingin semakin banyak yang menerima rumah bersubsidi. Saya sudah meninjau beberapa daerah dan titik perumahan bersubsidi dan bertemu langsung dengan konsumen dan bank penyalur FLPP-nya, ternyata memang program itu sangat diminati,” jelas Ara.
Sementara itu, Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, menyatakan dukungannya terhadap rencana perubahan proporsi KPR FLPP. Menurutnya, rencana tersebut diperkirakan mampu meningkatkan kuota subsidi tanpa menambah beban alokasi APBN.
“Namun memang perlu di-review dulu dari perbankannya terkait dampak perubahan bunga dan tenor angsurannya dengan adanya perubahan proporsi ini. Kita lihat sama-sama terlebih dulu berdasarkan aturan OJK untuk suku bunga KPR,” tegas Ateh.
Ateh juga menyampaikan bahwa dirinya akan mengadakan pertemuan lanjutan dengan Menteri PKP setelah berdiskusi dengan pihak perbankan untuk mengkaji lanjutan persiapan perubahan proporsi tersebut.
Baca juga: Inflasi Perumahan di Kota Depok Turun, Menempati Posisi ke-96 Nasional
