PropertyandTheCity.com, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono optimistis program pembangunan 3 juta rumah dapat tercapai pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang. Program ini akan masuk dalam Kementerian Perumahan yang dibentuk usai Prabowo dilantik.
“Saya kira pertama dengan adanya Kementerian Perumahan, dia lebih fokus. Sejak dari pengadaan lahannya sampai dengan pembangunannya,” kata Basuki usai acara Gebyar Pelayanan Prima 2024 dengan tema “Wujudkan Ekosistem Pelayanan Publik Transformatif, Inovatif, dan Inklusif, di Jakarta, Selasa (8/10).
Basuki mendorong agar pemerintah baru nanti dapat melakukan konsolidasi tanah untuk mempermudah pembangunan 1 juta unit apartemen di kota setiap tahun. Langkah ini sejalan dengan program unggulan Prabowo yaitu menargetkan 3 juta rumah, dengan 2 juta di pedesaan dan 1 juta apartemen di kota setiap tahun. Menurutnya, proyek ini tidak hanya mencari lahan kosong, tetapi juga bisa konsolidasi tanah.
“Jadi kalau misalnya di Kemayoran, itu ada beberapa perumahan yang bisa dikonsolidasikan untuk menjadi apartemen. Jadi konsolidasi tanah untuk mengatur sekaligus untuk menghilangkan kekumuhan kota. Itu saya kira bagus,” lanjut Basuki.
Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Hashim S. Djojohadikusumo, menyebut konstruksi 2 juta unit rumah di pedesaan akan dipercayakan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sementara Perusahaan kontraktor besar tidak diperbolehkan terlibat dalam bidang ini.
“Prabowo Gibran ingin kembangkan dan ingin membesarkan kelas menengah kita, dan ini akan dari UMKM, BUMDES ini akan jadi nanti salah satu penggerak. Nah dalam program sementara, ini sementara Pak Prabowo setujui, kita akan membangun setiap tahun 2 juta unit rumah di pedesaan, 2 juta unit di pedesaan, konstruksinya dipercayakan kepada UMKM koperasi dan BUMDES,” kata Hashim di Jakarta, Sabtu (31/8).
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Apersi, Junaidi Abdillah, menyatakan bahwa program 3 juta rumah berpotensi besar memenuhi kebutuhan perumahan dan mengatasi masalah backlog yang sudah berlangsung lama. Junaidi menilai program perumahan Presiden Prabowo lebih realistis dan efektif dibanding program Presiden Jokowi.
Dalam program Jokowi, pencapaian pembangunan perumahan berkisar 1 juta unit, sementara jumlah rumah tangga baru bertambah sekitar 800 ribu. Hal ini berarti, backlog perumahan hanya berkurang sekitar 200 ribu unit, yang menunjukkan bahwa penurunan backlog masih tergolong minim.
“Artinya, meskipun ada upaya, backlog hanya berkurang sedikit. Program baru ini diharapkan dapat lebih cepat dan efektif dalam mengatasi permasalahan tersebut,” ungkap Junaidi saat dihubungi oleh Property and The City, dikutip Rabu (9/10).
Salah satu tantangan utama dalam pengembangan perumahan adalah keterbatasan lahan, terutama di wilayah padat penduduk. Selain itu, proses perizinan dan sertifikasi yang rumit menjadi kendala lain yang harus diatasi.
Junaidi mengusulkan beberapa langkah strategis untuk mempercepat penyelesaian masalah termasuk merevisi aturan-aturan yang dianggap mempersulit para pengembang. Ia juga menekankan pentingnya kerjasama antar institusi dan berharap adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta di antara berbagai kementerian dan lembaga yang terlibat dalam sektor perumahan.
Perlunya Kementerian Khusus untuk Perumahan Lebih lanjut, Junaidi menegaskan pentingnya pembentukan kementerian khusus yang fokus pada urusan perumahan.
“Rencana ini sangat bagus dan perlu direalisasikan. Kami berharap urusan papan, yang merupakan kebutuhan pokok, harus ada kementerian yang fokus menangani masalah ini. Bayangkan saja, jika tidak ada kementerian yang mengurus hal serius seperti ini, pasti akan menjadi masalah besar di kemudian hari,” ujarnya.
Ia berharap dengan adanya kementerian tersebut, perencanaan dan pengembangan perumahan bisa dilakukan secara lebih terarah dan sistematis.
