Jakarta, propertyandthecity.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan akan mengambil alih tanah yang dibiarkan menganggur selama dua tahun tanpa dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Namun, kebijakan ini tidak berlaku untuk semua jenis sertifikat tanah.
Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN, Jonahar, menjelaskan bahwa penertiban tanah telantar difokuskan pada tanah dengan status Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang dimiliki oleh badan hukum. Jika tanah tersebut tidak diusahakan, tidak digunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai rencana awal selama dua tahun sejak hak diterbitkan, maka dapat ditetapkan sebagai tanah telantar dan diambil kembali oleh negara.
“Kalau tanah hak milik dikuasai orang lain sampai puluhan tahun dan tidak ada hubungan hukum, atau tidak digunakan sama sekali, maka itu bisa ditertibkan,” kata Jonahar dikutip, Rabu, (30/7/2025)
Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. Dalam peraturan tersebut diatur mekanisme evaluasi dan peringatan sebelum tanah benar-benar ditetapkan sebagai telantar.
Meski demikian, Jonahar menegaskan bahwa tanah dengan sertifikat hak milik (SHM) milik perorangan tidak serta-merta bisa disita jika tidak dimanfaatkan. Penertiban terhadap tanah SHM hanya dilakukan jika memenuhi syarat tertentu, seperti dikuasai pihak lain selama 20 tahun tanpa hubungan hukum yang sah atau tidak menjalankan fungsi sosial tanah.
“Penertiban saat ini difokuskan pada HGU dan HGB milik badan hukum, bukan hak milik perorangan,” tegas Jonahar.
Proses pengambilalihan dilakukan melalui tahapan panjang. Setelah dilakukan inventarisasi dan evaluasi oleh tim dari BPN, pemilik tanah akan diberikan tiga kali surat peringatan dalam kurun waktu maksimal 180 hari. Bila tidak ada upaya pemanfaatan, maka tanah tersebut dapat ditetapkan sebagai tanah telantar sekitar 587 hari setelah peringatan pertama diterbitkan.
Jonahar juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan tanah miliknya agar tidak menimbulkan sengketa atau konflik. Pemerintah, kata dia, tidak bermaksud menyita tanah rakyat, tetapi ingin memastikan agar tanah di Indonesia digunakan secara optimal dan tidak dibiarkan terlantar.
“Tujuan utama penertiban ini bukan mengambil tanah rakyat, tapi agar tanah di Indonesia bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
