Jakarta, propertyandthecity.com – Kekhawatiran masyarakat terkait status tanah beralas girik masih menjadi perhatian. Isu mengenai tidak diakuinya surat tanah lama memicu keresahan, khususnya bagi warga yang belum mengubah girik menjadi sertifikat hak atas tanah. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan bahwa tanah milik masyarakat tetap menjadi hak pemiliknya dan masih dapat diproses untuk memperoleh sertifikat.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Shamy Ardian, meminta masyarakat tidak mudah percaya pada informasi yang menyesatkan terkait tanah girik. Menurutnya, selama tanah tersebut dikuasai dan ditempati, masyarakat tetap memiliki kesempatan untuk mengajukan permohonan sertifikat ke kantor pertanahan.
“Masyarakat yang sampai hari ini masih memiliki girik tidak perlu khawatir atau termakan informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab. Apabila tanahnya ditempati, dikuasai, tetap dapat dimohonkan sertifikat tanahnya melalui kantor pertanahan,” ujar Shamy Ardian dalam keterangan resmi Kementerian ATR/BPN, ditulis Jumat (09/01/2026).
Ketentuan Girik dalam Regulasi Terbaru
Ketentuan mengenai surat tanah lama seperti girik, verponding, maupun bukti hak barat lainnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Dalam Pasal 95 peraturan tersebut dijelaskan bahwa alat bukti tertulis tanah bekas hak barat dinyatakan tidak berlaku apabila tidak didaftarkan dan status tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.
Namun demikian, Kementerian ATR/BPN menegaskan bahwa dokumen tanah lama tidak serta-merta diabaikan. Girik dan surat sejenis masih dapat digunakan sebagai petunjuk awal dalam rangka pendaftaran tanah hingga diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM).
Syarat Pengajuan Sertifikat dari Girik
Untuk mengajukan sertifikat tanah yang masih beralas girik, masyarakat perlu menyiapkan sejumlah surat pernyataan terkait riwayat kepemilikan dan penguasaan tanah. Dokumen tersebut harus diperkuat oleh sedikitnya dua orang saksi yang mengetahui secara langsung penguasaan fisik tanah, serta diketahui oleh pemerintah desa atau kelurahan setempat.
“Untuk dua orang saksi itu harus yang mengetahui dan bisa menguatkan riwayat kepemilikan serta penguasaan fisik tanah oleh pemohon, biasanya tetangga sekitar atau tokoh masyarakat,” jelas Shamy Ardian.
Biaya dan Akses Informasi
Terkait biaya pengurusan sertifikat, ATR/BPN menyampaikan bahwa besarannya bervariasi, tergantung pada jenis penggunaan tanah, luas, serta lokasi. Seluruh biaya mengacu pada ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan kewajiban perpajakan yang berlaku.
Sebagai upaya transparansi, masyarakat dapat mengecek simulasi persyaratan dan biaya melalui aplikasi Sentuh Tanahku atau menanyakan langsung ke kantor pertanahan setempat. Pemerintah terus mendorong percepatan pendaftaran tanah sebagai langkah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Sertifikat hak atas tanah menjadi satu-satunya bukti kepemilikan yang diakui negara dan berfungsi melindungi hak masyarakat di masa mendatang.
