Jakarta, Propertyandthecity.com — Penyaluran KPR subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 464.201 unit selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Capaian ini menunjukkan skala program pembiayaan rumah subsidi, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan bahwa backlog perumahan turun dengan jumlah yang sama.
Backlog mengukur rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri atau tinggal di rumah yang belum layak. Sementara itu, angka FLPP mencatat unit KPR subsidi yang disalurkan. Keduanya berhubungan, tetapi mengukur hal berbeda.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, hingga 20 Oktober 2026, penyaluran KPR rumah subsidi mencapai 464.201 unit dengan nilai pembiayaan Rp57,7 triliun. “Capaian KPR rumah subsidi sudah di angka 464.201 unit,” kata Heru kepada awak media pekan lalu.
Untuk periode 1 Januari hingga 20 Oktober 2026, realisasi FLPP tercatat 185.333 unit dengan nilai pembiayaan Rp23,09 triliun, atau 52,95 persen dari target 350.000 unit tahun ini. Sehari sebelumnya, detikProperti mencatat realisasi 184.342 unit atau 52,67 persen per 19 Oktober 2026. Kedua angka itu merujuk pada tanggal pencatatan berbeda.
Penyaluran Besar Belum Otomatis Menurunkan Backlog
Besarnya penyaluran FLPP perlu dilihat berdampingan dengan skala kebutuhan rumah. Dalam suatu kesempatan, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut kepada awak media bahwa backlog ketidakpemilikan rumah DKI Jakarta mencapai 40,59 persen. Angka nasional yang ia sampaikan dalam kesempatan itu sebesar 13 persen. “DKI Jakarta yang backlog ketidakpemilikan perumahannya itu mencapai 40,59 persen,” ujar Amalia.
Angka tersebut menggambarkan proporsi rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri, bukan jumlah orang yang sama sekali tidak memiliki tempat tinggal.
Habitat for Humanity Indonesia, dengan mengutip data pemerintah, menyebut 29.171.222 keluarga mengalami backlog perumahan. Jumlah itu terdiri dari 12.573.383 keluarga dalam backlog kepemilikan dan 16.597.839 keluarga dalam backlog kelayakan hunian. Kategori kelayakan mencakup keluarga yang sudah memiliki tempat tinggal, tetapi kondisi rumahnya belum memenuhi standar layak huni. Jadi, angka 29,17 juta tidak hanya merujuk pada keluarga yang belum punya rumah sendiri.
Perbedaan cakupan ini penting dalam menilai FLPP. KPR subsidi terutama membantu sisi pembiayaan bagi calon pemilik rumah. Sementara itu, rumah yang sudah dimiliki tetapi tidak layak membutuhkan intervensi berbeda, seperti renovasi atau peningkatan kualitas hunian.
Baca Juga: Pramono Anung Pastikan Program Bedah Rumah di Jakarta Terus Berjalan
Daya Beli Ikut Menentukan Serapan KPR
Berbagai data menyebutkan bahwa realisasi FLPP pada periode yang sama lebih lambat dibanding tahun sebelumnya, ketika penyalurannya telah mencapai lebih dari 200 ribu unit. Ketua Umum The HUD Institute Zulfi Syarif Koto mengaitkan perlambatan minat dengan melemahnya daya beli. Pengamat properti sekaligus CEO Indonesia Property Watch Ali Tranghanda juga menilai pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan sehari-hari menekan kemampuan membeli rumah.
“Minat untuk memiliki rumah juga cenderung menurun,” kata Ali, merujuk pada kondisi daya beli masyarakat menengah ke bawah.
Analisis ini menunjukkan batas penting program subsidi: ketersediaan pembiayaan belum tentu menghasilkan permintaan efektif jika calon pembeli masih kesulitan memenuhi uang muka, cicilan, atau biaya hidup lainnya. Dengan kata lain, target kuota FLPP dan jumlah rumah tangga yang sanggup mengambil KPR merupakan dua hal berbeda.
Heru juga menyebut tantangan dari sisi penyediaan, yakni harga bahan bangunan yang meningkat dan perizinan yang terkendala. Faktor tersebut dapat memengaruhi kemampuan pengembang menyediakan rumah sesuai harga dan lokasi yang terjangkau bagi penerima FLPP.
Perluasan Penerima Perlu Diikuti Data Dampak
BP Tapera menyebut sasaran FLPP diperluas hingga 26 segmen, termasuk pekerja nonformal. Untuk memperbesar akses kelompok tersebut, BP Tapera meminta bank penyalur mengalokasikan minimal 15 persen dari kuota FLPP masing-masing bank bagi pekerja nonformal, naik dari persyaratan sebelumnya sebesar 10 persen.
Perluasan ini relevan karena pekerja informal kerap tidak memiliki penghasilan tetap seperti pekerja formal. Namun, pengukuran dampaknya membutuhkan data lebih rinci: berapa penerima yang sebelumnya belum memiliki rumah, bagaimana sebarannya, dan apakah cicilannya sesuai kemampuan mereka.
Di luar FLPP, pemerintah juga menjalankan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk meningkatkan kualitas rumah. DetikProperti melaporkan target renovasi BSPS pada 2026 sebanyak 400.000 unit, dengan 53.000 rumah telah selesai direnovasi per 14 Oktober 2026. Detik juga mencatat anggaran program tersebut sebesar Rp8,59 triliun, atau 68,56 persen dari anggaran Kementerian PKP. Data ini menggambarkan bahwa pelaksanaan program peningkatan kualitas hunian menghadapi tantangan serapan tersendiri.
Zulfi menilai mekanisme BSPS belum cukup matang untuk mengejar target renovasi dan mendorong pemerintah memberi dukungan lebih besar bagi warga yang membangun atau memperbaiki rumah secara swadaya. Kritik tersebut menyoroti bahwa kebijakan perumahan tidak cukup bertumpu pada KPR dan pembangunan oleh pengembang; sebagian warga juga membangun rumah secara bertahap dengan sumber daya sendiri.
Dengan demikian, capaian 464.201 KPR subsidi merupakan indikator penting jangkauan FLPP, tetapi bukan ukuran tunggal keberhasilan mengatasi backlog. Dampak program perlu dinilai bersama perkembangan kepemilikan rumah, keterjangkauan cicilan, ketersediaan rumah di lokasi yang dibutuhkan, serta perbaikan hunian yang belum layak.





















