Jakarta, Propertyandthecityu.com — Pemerintah menyiapkan anggaran Rp1,28 triliun untuk membukakan rekening bank bagi sekitar 25 juta warga melalui Program Satu Orang Satu Rekening. Program tersebut ditargetkan meningkatkan tingkat inklusi keuangan nasional hingga mendekati 99 persen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan tingkat inklusi keuangan Indonesia pada 2026 telah mencapai 93,61 persen berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan.
“Kami siapkan program satu orang satu rekening dan dengan program ini inklusivitas keuangan kita mendekati 99 persen,” kata Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Program tersebut menyasar warga berusia 17 tahun ke atas yang belum memiliki rekening bank dan termasuk kelompok desil 1–4 atau masyarakat berpenghasilan rendah.
Setiap rekening direncanakan memperoleh setoran awal sebesar Rp50.000. Pemerintah menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk untuk menyiapkan data serta menjalankan program.
Anggaran turun dari Rp3,8 triliun
Anggaran program sebelumnya direncanakan sebesar Rp3,8 triliun, kemudian diturunkan menjadi Rp1,28 triliun setelah pemerintah menyisir dan memadankan data calon penerima.
Data penerima bersumber dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistik, serta data Lembaga Penjamin Simpanan. Pencocokan dilakukan untuk memastikan penerima telah berusia minimal 17 tahun dan benar-benar belum memiliki rekening.
Jika 25 juta penerima masing-masing memperoleh setoran Rp50.000, kebutuhan dana untuk saldo awal mencapai Rp1,25 triliun. Selisih sekitar Rp30 miliar dari total anggaran belum diperinci dalam keterangan pemerintah, termasuk apakah dialokasikan untuk administrasi, edukasi, teknologi, atau biaya operasional lainnya.
Baca Juga: APPI Dorong Produsen Listrik Lokal Kebagian Pasar di KEK
Kepemilikan rekening bukan tujuan akhir
Pembukaan rekening berpotensi membantu masyarakat mengakses tabungan, bantuan sosial, pembayaran digital, dan pembiayaan formal. Namun, kepemilikan rekening belum otomatis menunjukkan peningkatan kesejahteraan.
Rekening yang tidak aktif hanya akan meningkatkan statistik inklusi secara administratif tanpa menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata. Keberhasilan program karena itu perlu diukur berdasarkan tingkat penggunaan, frekuensi transaksi, pertumbuhan tabungan, serta akses pengguna terhadap layanan keuangan yang aman.
Pemerintah menyatakan program tersebut akan dilengkapi edukasi keuangan untuk mencegah penyalahgunaan rekening. Risiko yang diantisipasi antara lain jual beli rekening, penggunaan sebagai penampung transaksi ilegal, dan pemanfaatan untuk aktivitas judi daring.
Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Erdiriyo mengakui pembukaan rekening tanpa edukasi dapat menimbulkan masalah.
“Pembukaan akun yang tanpa disertai edukasi memang bisa disalahgunakan,” katanya.
Pemerintah akan menggandeng Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan dalam kegiatan literasi finansial. (*)
