Beranda Berita Properti Pengembang Soroti Soal Perizinan dan Pembiayaan Berkelanjutan

Pengembang Soroti Soal Perizinan dan Pembiayaan Berkelanjutan

12
0
Jajaran pengurus REI DKI Jakarta.

Jakarta, PropertyandtheCity.com – Perubahan politik dan fluktuasi harga tak lebih krusial dari kemudahan perizinan yang justru paling dibutuhkan bagi pelaku bisnis properti Indonesia. Demikian kesimpulan riset Dewan Pengurus Daerah (DPD) Realestat Indonesia (REI) DKI Jakarta yang merilis laporan Perkembangan Industri Realestat.

Perizinan tetap menjadi poin utama menyuarakan masalah klasik yang dihadapi dalam pembangunan perumahan, selain ketersediaan lahan, pembiayaan dan kebijakan suku bunga kredit. Menurut kalangan pengembang yang paling menghambat adalah soal perizinan.

Sebanyak 83 persen responden yang merupakan pengembang anggota REI DKI Jakarta menyatakan bahwa dengan semakin mudahnya mendapatkan perizinan membangun, REI optimis tahun depan kondisi sektor realestate akan terus membaik.

“Walaupun tahun depan adalah tahun politik karena akan berlangsung pemilihan umum, sebagian pengembang yakin sektor realestat tidak terpengaruh. Dan berharap, sektor realestat tahun depan akan jauh lebih baik. Dorongan optimistik itu karena adanya kemudahan perizinan atau persyaratan dalam mengembangkan proyek serta stabilitas suku bunga perbankan,” ujar Arvin F. Iskandar, Ketua DPD REI DKI Jakarta dalam acara Press Conference tentang hasil riset “Perkembangan Industri Realestat 2023” di Kantor Sekretariat REI DKI Jakarta, Rasuna Office Park, Jakarta, Jumat (1/9/2023).

Arvin menyebut, ada 43,4 persen Anggota REI DKI berharap industri properti tahun 2024 jauh lebih baik dari tahun sebelumnya dan menyatakan kemudahan perizinan atau persyaratan menjadi harapan di tahun 2024.

Dalam laporan tersebut diklaim terdapat 94,31 persen responden membangun proyek hunian, berupa perumahan (landed house) dan apartemen hingga akhir tahun 2023. Dengan rincian, 55,52 persen mengembangkan perumahan menengah dan atas, lalu 28,47 persen fokus mengembangkan perumahan bawah dan 10,32 persen mengembangkan apartemen jual.

Sektor residensial masih menjadi penyumbang terbesar kinerja industri properti Tanah Air. Rinciannya, 60,1 persen perumahan menengah atas, 28,1 persen perumahan bawah (Rumah Sederhana Tapak/RST) dan 5,7 persen apartemen strata.

“Dibandingkan tahun 2020, hasilnya berbeda, yakni 65,5 persen Anggota REI DKI Jakarta menyatakan perumahan bawah baik RST maupun rumah bersubsidi (FLPP) adalah produk yang memberikan kinerja terbaik,” ungkap Arvin.

Selain perizinan, yang perlu mendapat perhatian pemerintah adalah pembiayaannya. Konsumen (pembeli properti) maupun kredit konstruksi bagi developer sama-sama membutuhkan pendanaan perbankan. Selama skema pendanaannya cukup, REI DKI Jakarta optimistis proyek hunian yang dikembangkan akan diserap.

Mekanismenya perlu dipermudah agar sustainability (keberlanjutan pasokan pembiayaan) sehingga masyarakat sebagai konsumen dan developer sebagai institusi usaha yang mendapatkan akses ke pembiayaan hunian akan semakin banyak. “Sebanyak 63,7 persen menyatakan tidak alternatif pembiayaan lain yang akan diambil selain perbankan,” lugasnya.

Dibandingkan dengan persyaratan kredit, pengurangan pajak, LTV/DP, pengurangan NJOP maka pengembang menilai bahwa kebijakan pemerintah yang mampu memberikan dampak yang lebih baik pada perkembangan sektor realestat adalah kebijakan terhadap suku bunga kredit.

“Hasil survei itu juga memberikan gambaran bahwa pendanan dari obligasi, sukuk, Dire, MTN, pembiayaan start up properti, IPO, KSO, dll, masih minim dimanfaatkan dalam membangun proyek. Sebanyak 63,7 persen anggota REI DKI menyatakan tidak ada alternatif pembiayaan lain yang sedang/akan diambil selain perbankan,” tambahnya.

Sedangkan dari kebutuhan ekpansi, sebanyak 39,5 persen dari developer membutuhkan capital expenditure (capex) sekitar Rp50 miliar, lebih tinggi 20,9 persen ketimbang kebutuhan capex pada tahun 2020. Dan sebanyak 17,5 persen pengembang membutuhkan capex di atas Rp900 milyar di tahun 2020, sedangkan di tahun 2023 hanya 4,3 persen yang membutuhkan capex di atas Rp900 miliar.

Adapun sarana promosi yang paling banyak digunakan oleh pengembang Anggota REI DKI Jakarta dalam menjual produknya adalah lewat media sosial. Sebanyak 92,5 persen pengembang menyatakan bahwa media sosial merupakan sarana promosi yang efektif. Sisanya (64,1 persen) lewat pameran, (52,57 persen) lewat billboard/papan iklan dan 37,7 persen melalui marketplace. Sedangkan media cetak, tv dan elektronik menjadi media promosi yang paling sedikit dipilih.

Perlu diketahui, ini adalah hasil riset perkembangan industri real estate 2023 ketiga kalinya yang dilakukan oleh REI DKI Jakarta. Tujuannya memberikan informasi sekaligus memudahkan pelaku usaha dan konsumen dalam mengambil keputusan. Riset dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif dengan metode pengumpulan data primer berupa survei melalui penyebaran kuesioner atau wawancara. Responden yang dituju adalah para pengembang anggota REI DKI Jakarta, dengan kurun waktu survey selama ± 3 bulan dari April – Juli 2023.

“Riset dan survei ini kami lakukan sendiri. Dari hasil riset, kami selaku pelaku usaha bisa mendapatkan gambaran dan mengetahui persepsi para pengembang anggota. Sekaligus menjadi pedoman untuk merancang strategi pengembangan produk, sesuai profil industri. Sedangkan untuk pemerintah maupun stakeholder terkait lainnya, mereka bisa membuat kebijakan atau evaluasi tindakan untuk bisa menggerakkan roda ekonomi”, ujar Chandra Rambey, Wakil Ketua DPD REI DKI Jakarta Bidang Riset dan Hubungan Luar Negeri.

Chandra bilang, riset ketiga ini sudah lebih baik dari sebelumnya karena indikator persepsi yang disurvei lebih lengkap. Pihaknya mewancarai responden terkait persepsi mereka soal kondisi makro dan mikro, tantangan dalam menjalankan usaha serta persepsi RTRW DKI 2014-2023. Dan tentu saja soal produk-produk realestat yang dibangun pengembang.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini