Jakarta, Propertyandthecity.com — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, skema pemibayaan khusus untuk Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT) tengah disiapkan agar kelompok ini memiliki akses lebih luas untuk membeli rumah.
“Kita tentu ingin melakukan juga, (berpenghasilan) tanggung ini juga masyarakat yang harus kita perhatikan, menengah ya. Jadi kita harus membuat produk-produk yang bisa menjawab tantangan-tantangan dan kebutuhan-kebutuhan rakyat. Nanti pada waktunya skemanya kita siapkan,” ujar Maruarar atau yang akrab disapa Ara di Jakarta, Selasa (03/10/26).
Menurut Ara, selama ini pemerintah telah memberikan dukungan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui sejumlah program. Bagi masyarakat yang sudah memiliki rumah tetapi kondisinya tidak layak huni, pemerintah menyediakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah.
Sementara itu, masyarakat yang belum memiliki rumah dapat memanfaatkan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk membeli rumah subsidi sebagai hunian pertama.
“Kalau yang punya rumah tapi tidak layak huni, rumahnya diperbaiki dengan Bedah Rumah. Kemudian tanahnya kita bekerja sama dengan sertifikat pengurusan gratis dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN),” kata Ara.
Selain bantuan fisik berupa pembangunan dan perbaikan rumah, pemerintah juga memberikan dukungan ekonomi kepada keluarga MBR melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan program pembiayaan dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM).
Ajak Pengembang Godok Skema Pembiayaan MBT
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel mengajak asosiasi pengembang ikut mendukung pengembangan skema pembiayaan perumahan bagi masyarakat. Menurutnya, peran pengembang dibutuhkan untuk menambah produksi rumah sekaligus membantu pemasaran dan sosialisasi program.
“Kita harus terus bekerja keras dan berpikir progresif untuk mendorong pencapaian program perumahan. Dukungan asosiasi pengembang sangat penting untuk meningkatkan kapasitas produksi dan membantu pemasaran serta sosialisasi kepada masyarakat,” ujar Didyk.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho juga mendorong keterlibatan pemerintah, perbankan, swasta, dan pengembang dalam menyiapkan skema pembiayaan tersebut. Dengan kerja sama berbagai pihak, akses kepemilikan rumah diharapkan bisa menjangkau masyarakat yang selama ini belum terlayani.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita mengintegrasikan seluruh sumber daya ekonomi Indonesia, baik pemerintah maupun swasta, sehingga ekosistem perumahan dapat berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkap Heru.
Ada Peluang Pembiayaan Rumah bagi Penghasilan di Atas Rp8 Juta
Berdasarkan data BP Tapera periode 2025 hingga 9 Oktober 2026, dari total 456.029 penerima manfaat FLPP, sebanyak 93,7% merupakan masyarakat dengan penghasilan hingga Rp8 juta per bulan.
Rinciannya, sebanyak 28,07% penerima memiliki penghasilan hingga Rp4 juta per bulan. Kemudian, 45,29% berpenghasilan Rp4 juta hingga Rp6 juta, serta 20,34% berada pada kelompok penghasilan Rp6 juta hingga Rp8 juta per bulan.
Adapun masyarakat dengan penghasilan di atas Rp8 juta hanya mencakup 6,3% dari total penerima manfaat FLPP.
Data tersebut menunjukkan, penerima FLPP masih didominasi masyarakat berpenghasilan hingga Rp8 juta. Di sisi lain, kelompok masyarakat dengan penghasilan di atas angka tersebut masih membutuhkan pilihan pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Melalui rencana skema pembiayaan bagi Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT), pemerintah ingin membuka akses kepemilikan rumah bagi kelompok menengah yang belum terjangkau oleh program pembiayaan saat ini.
 Maruarar Sirait mengatakan, skema khusus untuk Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT)){kind=link}