Jakarta, Propertyandthecity.com – Banyak pihak menilai, pemerintah sangat tanggap dan antisipatif terkait kondisi pasar perumahan nasional terkait dengan potensi melemahnya daya beli akibat ketidakpastian global. Relaksasi pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi pembelian aset properti yang bernilai di bawah Rp2 miliar hingga tahun depan, mendapat respon positif dari sejumlah pengembang properti tanah air. Bukan hanya bantuan PPN, masyarakat berpenghasilan rendah alias MBR, juga mendapatkan insentif untuk pengurusan administrasi rumah baru mulai dari BPHTB dan lain-lain senilai Rp4 juta. Namun apakah kebijakan ini benar-benar dapat mendongkrak pasar perumahan?
Berdasarkan data Bank Indonesia, kondisi pasar perumahan nasional saat ini relatif melemah, selama tiga triwulan pasar perumahan menunjukkan perlambatan. Meskipun di sisi lain peluncuran proyek-proyek dari pengembang besar dapat meningkatkan penjualan dan menarik pasar konsumen khususnya di segmen menengah atas. Pasar perumahan di segmen menengah sampai bawah dikhawatirkan semakin tertekan dengan dampak dari kondisi global yang tidak menentu dan berpotensi untuk memberikan tekanan pada ekonomi nasional.
“Pasar perumahan nasional saat ini relatif mengarah ke tren perlambatan, meskipun kita ketahui beberapa peluncuran proyek baru oleh pengembang besar membukukan penjualan yang tinggi. Namun kondisi ini tidak sepenuhnya menggambarkan peningkatan pasar perumahan secara umum dan bersifat sementara. Banyak proyek lainnya yang justru cenderung mengalami penurunan penjualan,” kata Ali Tranghanda, CEO Indonesia Property Watch
Kebijakan insentif PPN ini bukanlah hal yang baru. Pada bulan Maret 2021 kebijakan ini pertama kali di rilis dan mendapat sambutan luar biasa dari pengembang dan konsumen. Berdasarkan data Indonesia Property Watch tergambar bahwa kebijakan insentif ini dapat mengangkat daya beli sekaligus minat konsumen untuk membeli rumah. Pada periode Maret – Agustus 2021 selama 6 bulan terlihat terdapat kenaikan penjualan untuk rumah ready stock sebesar 153,8%. Namun banyak pihak berpendapat bahwa kebijakan saat itu kurang efektif karena sebagian pengembang tidak siap untuk membangun rumah ready dan dengan batasan 6 bulan. Hal ini membuat pemerintah memperpanjang kebijakannya pada periode Agustus – Desember 2021. Namun dengan perpanjangan periode per 6 bulanan. Namun berbeda dengan kebijakan saat ini, pemerintah memberikan keleluasaan pengembang untuk membangun karena kebijakan ini diberlakukan sampai akhir tahun depan meskipun dengan tingkat insentif yang berbeda.
Terlepas dari faktor lain yang mendukung pasar perumahan saat itu, diperkirakan kebijakan stimulus ini menjadi salah satu faktor penting yang membuat pasar perumahan meningkat pada tahun 2021 sebesar 27,3% berdasarkan unit terjual dan naik 69,2% berdasarkan nilai penjualan. Peningkatan nilai penjualan yang tinggi ini mencerminkan naiknya penjualan di segmen harga yang lebih tinggi di segmen Rp1 – 2 miliar. Bagaimana dengan segmen di bawah itu? Saat pandemi, masyarakat segmen menengah bawah relatif tertekan sehingga aksi pembelian rumah di segmen menengah-bawah tidak setinggi menengah-atas. Kondisi ini dimungkinkan juga terjadi saat kebijakan insentif ini berlaku.
Namun pemerintah sudah paham kondisi ini, sehingga stimulus pun melebar untuk segmen rumah MBR dengan harapan minat masyarakat untuk membeli rumah di segmen ini pun dapat meningkat.
Dari pandangan umum sektor real estate, tidak terlalu penting apakah yang masuk lebih banyak segmen atas atau bawah, yang penting dengan terjadinya peningkatan penjualan, maka sektor ini dapat menggerakkan perekonomian secara menyeluruh. Seperti diketahui sektor real estate dengan sektor ikutannya dapat memberikan kontribusi Rp2.300 – Rp 2.800 triliun per tahun pada periode 2018 – 2022 atau memberikan kontribusi sebesar 16% pada produk domestik bruto atau PDB. Kontribusi ini cukup besar untuk dapat memberikan keseimbangan perekonomian nasional di tengah kondisi ketidakpastian global.
“Indonesia Property Watch menilai pemerintah sangat antisipatif untuk dapat meredam kondisi ketidakpastian global saat ini. Satu hal lagi yang mungkin akan dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan pasar perumahan secara signifikan terkait tingginya biaya BPHTB yang diusulkan penurunan dari 5% menjadi 2,5%. Dipercaya penurunan ini akan mendongkrak, tidak hanya penjualan di pasar primer namun juga meningkatkan transaksi di pasar sekunder yang mendominasi sebesar 70% dari nilai transaksi pasar properti secara keseluruhan. Bayangkan dampak dari penurunan ini. Pastinya luar biasa,” usul Ali.
