Jakarta, Propertyandthecity.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 40.000 unit rusun subsidi baru. Sejumlah proyek yang disiapkan untuk mendukung target tersebut antara lain rusun di Meikarta, rusun berkonsep transit-oriented development (TOD) di Manggarai, serta rusun Alonia di Kemayoran.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan, target tersebut menjadi upaya untuk meningkatkan pembangunan rusun. Pasalnya, dalam lima tahun sebelumnya, jumlah rusun yang dibangun bahkan belum mencapai 200 unit.
“Saat awal kita tentu punya target bagaimana yang rusun ketika sebelumnya 5 tahun itu tidak sampai 200 unit, kita mau dorong supaya ke depan itu akan meningkat. Saya diberikan tanggung jawab oleh Bapak Menteri PKP dan ini menjadi target saya untuk bisa ada 40.000 unit,” ujar Sri di Jakarta, Senin (2/11/2026).
Salah satu proyek yang tengah disiapkan adalah rusun subsidi di Meikarta. Menurut Sri, proses pengembangannya masih berjalan, termasuk persiapan instruksi presiden (Inpres) untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut.
“Terkait Meikarta kita terus berproses. Kita juga sedang siapkan instruksi presiden (Inpres) untuk percepatan sedang dilaksanakan agar program ini bisa dijalankan secara lengkap, secara aman,” katanya.
Selain Meikarta, pemerintah juga menyiapkan pembangunan rusun Alonia di Kemayoran dengan kapasitas 609 unit. Pembangunan fisiknya ditargetkan mulai awal Januari 2027. Proyek ini akan menggunakan skema turnkey project dengan Perumnas sebagai pihak yang terlibat dalam pembangunan bersama kontraktor.
“Jadi memang konsepnya di sini menggunakan turnkey project gitu dari Perumnas kemudian akan membangun bersama kontraktor yang kemudian dikerjasamakan,” kata Sri.
Pembangunan rusun subsidi juga direncanakan di Tangerang dengan jumlah lebih dari 1.200 unit. Hunian tersebut akan diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Progres Pembangunan Rusun
Di luar proyek rusun subsidi yang tengah disiapkan, Kementerian PKP juga melaporkan perkembangan pembangunan rusun melalui skema Kontrak Tahun Jamak atau Multi-Year Contract (MYC). Dari total anggaran Rp391,76 miliar untuk pembangunan 22 menara dengan kapasitas 1.044 unit, realisasi anggarannya telah mencapai Rp295,32 miliar atau 75,38 persen. Sementara progres fisiknya berada di angka 48,85 persen.
Pembangunan hunian vertikal di Ibu Kota Nusantara (IKN) juga hampir rampung. Realisasi anggarannya mencapai Rp126,42 miliar dari pagu Rp129,56 miliar atau 97,57 persen. Adapun progres fisik konstruksi telah mencapai 98,73 persen.
Di sisi lain, Kementerian PKP juga telah merampungkan pembangunan empat rusun strategis, masing-masing Rusun Mahkamah Agung (MA) di Jambi dan Bekasi, serta rusun untuk Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat dan Kalimantan Selatan.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, pembangunan rusun menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan hunian di kawasan perkotaan yang lahannya semakin terbatas. Ara menyebut Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan agar penggunaan lahan untuk perumahan tidak semakin luas, sehingga pembangunan hunian vertikal perlu diperbanyak.
Ia pun berharap hunian dengan konsep TOD seperti rusun di Manggarai bisa dikembangkan di kawasan lain. Dengan lokasi yang dekat transportasi umum, masyarakat diharapkan memiliki lebih banyak pilihan tempat tinggal sekaligus kemudahan dalam beraktivitas.
 untuk 40.000 unit rusun subsidi.){kind=link}