Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperluas jangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk bisa menikmati subsidi rumah pemerintah, seperti program KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM). Dengan demikian, subsidi perumahan tidak hanya dinikmati oleh pekerja formal namun juga pekerja non formal, melalui pembangunan perumahan berbasis komunitas.
Salah satunya adalah perumahan bagi pemangkas rambut yang tergabung dalam Persaudaraan Pemangkas Rambut Garut (PPRG) di Desa Sukamukti, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Peletakan batu pertama (groundbreaking) Perum PPRG telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Direktur Utama Bank BTN Maryono, dan beberapa menteri serta pejabat lainnya, termasuk Ketua PPRG Irawan pada Sabtu, (19/1/2019).
Baca: Pengembang: Tidak Mudah Bangun Rumah Subsidi
“Kita mulai dengan komunitas di Garut, nantinya akan kita bangun di provinsi lain dengan komunitas berbeda,” ujar Presiden Jokowi, seperti dikutip dari laman pu.go.id.
Perumahan berbasis komunitas mendapatkan subsidi KPR Fasilitas Likuiditas Penyediaan Perumahan (KPR FLPP) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dari Kementerian PUPR yang disalurkan oleh BTN.
Harga jual rumah subsidi sebesar Rp130 juta dengan suku bunga yang dikenakan 5% atau lebih rendah dari bunga pasar, selama 20 tahun. Angsuran setiap bulannya sebesar Rp800.000. Selain itu calon penghuni juga mendapat SBUM sebesar Rp4 juta sehingga uang muka yang dibayarkan terjangkau sekitar 1% atau Rp1,3 juta.
PT. Mitra Budiman Propertindo selaku pengembang Perum PPRG akan membangun 500 unit rumah tipe 30/60 diatas lahan seluas 5 hektar. Pada tahap I dibangun sebanyak 150 unit. Ditargetkan pembangunan akan selesai dalam waktu 2 bulan.
Sebagaimana diketahui, pekerja non formal memang kesulitan mengajukan KPR ke perbankan. Padahal mereka juga mampu mencicil setiap bulannya.
“Ini ada sejarahnya, kebetulan saya pengguna jasa cukur di sekitar Pasar Santa, Jakarta. Saya tanya Pak Irawan, tukang cukur saya, berapa uang yang dikirim ke kampung halaman? Setiap minggu Rp400 ribu katanya. Sudah punya rumah? Belum katanya. Padahal mereka mampu mengangsur KPR. Kementerian PUPR ada KPR FLPP yang juga disalurkan BTN. Saya tanyakan apakah BTN bisa memfasilitasi PPRG. Kemudian dirapatkan oleh BTN dan PPRG agar sesuai dengan proses,” kata Menteri Basuki.
Adapun rumah subsidi pemerintah yang dibangun tersebut memiliki konstruksi struktur beton bertulang, bata merah dengan pintu dan kusen kayu. Rangka atap menggunakan rangka baja ringan, genteng metal dan plafon GRC. Selain itu dilengkapi listrik 900 watt dan sumur air tanah. Perumahan juga dilengkapi fasum lainnya seperti masjid, klinik, jalan lingkungan dan penerangan jalan.
Baca: Laris Manis Rumah Murah di Maja
Dalam kesempatan yang sama, Irawan juga mengakui jika banyak pekerja tukang cukur belum memiliki rumah lantaran kurang dipercaya perbankan.
“Jumlah anggotanya kami saat ini sebanyak 4.000 orang dan masih banyak yang belum memiliki rumah. Selama ini kami sangat sulit mendapatkan KPR karena sebagai pekerja non formal kurang dipercaya,” katanya.
Program Sejuta Rumah
Pembangunan perumahan subsidi berbasis komunitas akan mendukung pencapaian target Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan pada 29 April 2015. Sejak dicanangkan, secara bertahap capaian program ini terus meningkat yakni pada tahun 2015 sebanyak 699.770 unit, tahun 2016 sebanyak 805.169 unit, tahun 2017 sebanyak 904.758 unit dan 2018 mencapai 1.132.621 unit atau melebihi target.
Secara keseluruhan, dari tahun 2015-2018 telah terbangun 3.542.318 unit rumah. Sementara di Provinsi Jawa Barat, capaian program satu juta rumah tahun 2018 sebanyak 269.161 unit, dimana untuk Kabupaten Garut sebanyak 3.351 unit atau 1,2% dari capaian Provinsi Jabar.
Baca: Tips Membeli Rumah Subsidi
Program Satu Juta Rumah merupakan kolaborasi antara para pemangku kepentingan di bidang perumahan mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Asosiasi Pengembang Perumahan antara lain REI dan Apersi, Perbankan, Perusahaan Swasta melalui kegiatan corporate social responsibility (CSR) dan masyarakat.
Melalui program ini diharapkan dapat memperkecil backlog penghunian perumahan di Indonesia yang pada tahun 2015 mencapai 7,6 juta unit menjadi 5,4 juta unit pada tahun 2019.
 untuk bisa menikmati rumah subsidi pemerintah){kind=link}