Jakarta, Propertyandthecity.com – Pemerintah resmi meluncurkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan atau dikenal juga sebagai Kredit Program Perumahan (KPP) pada 2025. Skema pembiayaan ini dirancang untuk memperluas akses permodalan, baik bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di sektor perumahan maupun masyarakat umum yang ingin membeli, membangun, atau merenovasi rumah.
Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2025, dengan alokasi anggaran mencapai Rp130 triliun. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, skema baru ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mendukung target pembangunan 3 juta rumah sekaligus memperkuat sektor properti dan konstruksi sebagai motor ekonomi nasional.
Dua Jalur Skema KUR Perumahan
KUR Perumahan 2025 dibagi ke dalam dua jalur utama:
- Sisi Penyediaan (Supply Side)
Jalur ini ditujukan untuk UMKM pengembang, kontraktor, hingga pedagang bahan bangunan. Plafon pinjaman yang ditawarkan berkisar Rp500 juta hingga Rp5 miliar per pencairan, dengan akumulasi maksimal Rp20–25 miliar melalui hingga empat akad.
Pemerintah memberikan subsidi bunga sebesar 5 persen, sehingga meski bunga bank komersial berada di kisaran 11–12 persen, debitur cukup membayar sekitar 6–7 persen. Adapun tenor pinjaman ditetapkan maksimal 4 tahun untuk modal kerja dan 5 tahun untuk investasi, dengan kemungkinan perpanjangan hingga 7 tahun.
Baca Juga: Gaji DPR Turun, Apakah Sudah Mewakili Rasa Keadilan?
- Sisi Permintaan (Demand Side)
Jalur ini diperuntukkan bagi masyarakat umum maupun UMKM yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli, membangun, atau merenovasi rumah produktif. Plafon kredit ditetapkan mulai Rp10 juta hingga Rp500 juta, dengan tenor maksimal 5 tahun.
Besaran bunga yang dibayar debitur berkisar 6–9 persen per tahun, setelah dikurangi subsidi bunga dari pemerintah—10 persen untuk UMKM mikro dan 5 persen untuk UMKM kecil.
Skema Khusus Renovasi Rumah
Selain mendukung pengembang, pemerintah juga menyiapkan porsi khusus untuk pembiayaan renovasirumah masyarakat perorangan. Skema ini termasuk dalam sisi permintaan, dengan alokasi sekitar Rp13 triliun dari total Rp130 triliun anggaran KUR Perumahan.
Sementara itu, porsi terbesar, yakni sekitar Rp117 triliun, dialokasikan untuk sektor pengembang dan kontraktor UMKM. Kombinasi kedua jalur ini diharapkan memperkuat ekosistem perumahan dari hulu ke hilir.
Harapan Pemerintah
Di sini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga menegaskan, skema KUR Perumahan 2025 tidak hanya mendorong percepatan pembangunan rumah, tetapi juga memberi dampak ekonomi berlapis (multiplier effect). Mulai dari membuka lapangan kerja baru, menggerakkan sektor konstruksi, hingga menumbuhkan wirausaha UMKM di berbagai daerah.
“Melalui skema ini, masyarakat umum dan pelaku usaha kini punya kesempatan lebih luas untuk mendapatkan pembiayaan rumah. Harapannya, target 3 juta rumah dapat tercapai dan sektor perumahan menjadi penggerak ekonomi yang merata,” ujar Airlangga dalam pelbagai kesempatannya. (*)
