Pemerintah Targetkan Renovasi 400 Ribu Rumah pada 2026

Jakarta, Propertyandthecity.com – Pemerintah menargetkan renovasi 400 ribu rumah tidak layak huni sepanjang 2026 melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS. Jumlah tersebut melonjak tajam dibandingkan target 2025 yang mencapai 45 ribu unit.

Target itu dibahas dalam pertemuan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Gedung Sekretariat Kabinet, Jakarta, Minggu.

“Pemerintah menargetkan renovasi 400.000 rumah tidak layak huni pada tahun 2026, meningkat signifikan dibandingkan target tahun 2025 yang mencapai 45.000 unit,” demikian keterangan Sekretariat Kabinet melalui akun Instagram resminya (@sekretariat.kabinet).

Program BSPS, yang lebih dikenal sebagai program bedah rumah, menjadi salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat.

Melalui program tersebut, pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat untuk memperbaiki rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan. Pelaksanaannya mengandalkan keterlibatan penerima bantuan, pemerintah daerah, tenaga pendamping, serta dukungan masyarakat sekitar.

Pertemuan Teddy dan Maruarar tidak hanya membahas perkembangan program, tetapi juga menyoroti kebutuhan memperkuat koordinasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Koordinasi tersebut dinilai penting agar penyaluran bantuan berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Melalui kolaborasi yang semakin kuat, pemerintah berharap penyediaan hunian yang layak dapat dipercepat sekaligus mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat di berbagai daerah,” tulis Sekretariat Kabinet.

Target Naik Hampir Sembilan Kali Lipat

Target 400 ribu unit menunjukkan peningkatan sangat besar dibandingkan sasaran tahun sebelumnya. Secara nominal, jumlahnya hampir sembilan kali lipat dari target 45 ribu rumah pada 2025.

Lonjakan tersebut membuat kesiapan pelaksanaan menjadi faktor krusial. Pemerintah tidak hanya perlu memastikan ketersediaan anggaran, tetapi juga data penerima, kesiapan material, tenaga pendamping, pengawasan, dan kemampuan pemerintah daerah menjalankan program dalam waktu satu tahun.

Tanpa kesiapan tersebut, peningkatan target berisiko hanya menjadi angka administratif yang sulit diwujudkan di lapangan. Salah satu persoalan yang masih dihadapi adalah validitas data calon penerima bantuan.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan data calon penerima BSPS sebenarnya telah tersedia. Namun, sebagian masih harus diverifikasi karena belum memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Sejumlah daerah juga masih mengajukan data baru, sedangkan sebagian pemerintah daerah dinilai belum memberikan perhatian khusus terhadap percepatan program.

Tito meminta pemerintah daerah memastikan setiap usulan diperiksa langsung di lapangan agar penerima bantuan benar-benar memenuhi persyaratan.

Pemerintah Daerah Diminta Bergerak Cepat

Pemerintah daerah memegang peran penting karena proses identifikasi dan verifikasi penerima dilakukan di tingkat kabupaten dan kota.

Tito meminta kepala daerah mengambil langkah konkret untuk mempercepat pelaksanaan program. Salah satunya dengan memastikan calon penerima memenuhi ketentuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

“Intinya adalah agar rekan-rekan di wilayah dapat melakukan langkah-langkah dalam rangka mendukung percepatan target 400 ribu unit ini,” kata Tito, Jumat, 10 Juli 2026. Pemerintah daerah juga diminta memperkuat kerja sama dengan Badan Pusat Statistik di masing-masing wilayah.

Kolaborasi dengan BPS dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas data rumah tidak layak huni, kondisi sosial ekonomi penghuni, status kepemilikan lahan, serta kelayakan calon penerima.

Validasi tersebut penting untuk mengurangi risiko penerima ganda, salah sasaran, atau bantuan yang diberikan kepada rumah yang tidak memenuhi ketentuan program.

Verifikasi Menjadi Titik Rawan

Peningkatan target hingga 400 ribu unit tidak otomatis berarti semakin banyak rumah dapat langsung direnovasi.

Setiap penerima harus melalui proses verifikasi administratif dan lapangan. Pemerintah juga harus memastikan rumah berdiri di atas lahan yang jelas statusnya serta dihuni oleh masyarakat yang memenuhi kriteria.

Selain itu, pelaksanaan BSPS membutuhkan tenaga fasilitator yang memadai untuk mendampingi masyarakat dalam pembelian material, penyusunan rencana kerja, dan pelaksanaan renovasi.

Kualitas hasil renovasi juga perlu diawasi. Tekanan untuk mengejar jumlah unit tidak boleh mengorbankan struktur bangunan, sanitasi, ventilasi, pencahayaan, dan keselamatan penghuni.

Program bedah rumah seharusnya tidak berhenti pada perbaikan kosmetik seperti pengecatan atau penggantian sebagian atap. Rumah yang diperbaiki perlu benar-benar memenuhi standar dasar hunian layak.

Bagian dari Agenda Perumahan Nasional

Program BSPS menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam menangani persoalan rumah tidak layak huni.

Berbeda dengan pembangunan rumah baru, BSPS berfokus pada peningkatan kualitas rumah yang telah dimiliki dan dihuni masyarakat. Pendekatan tersebut dinilai dapat menjangkau keluarga berpenghasilan rendah yang belum mampu melakukan renovasi secara mandiri.

Program ini juga berkaitan dengan agenda besar pemerintah dalam memperluas akses terhadap hunian layak melalui Program 3 Juta Rumah.

Namun, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah rumah yang tercatat selesai direnovasi. Pemerintah perlu memastikan kualitas bangunan, ketepatan penerima, pemerataan wilayah, serta perubahan nyata terhadap kesehatan dan keselamatan penghuni.

Dengan target yang melonjak tajam, 2026 akan menjadi ujian bagi kemampuan pemerintah pusat dan daerah mengubah rencana besar menjadi pekerjaan yang benar-benar selesai di lapangan. (*)

Anwar Tandjung

+ posts

Property And The City

Subscribe to newsletter

Property Update

Liputan Utama

Property Minds Games

Marketing Breakthrough

Business Management

Fashion In The City

Property Project

Property Trend

Travel and The City

Propertt And The City