Jakarta, propertyandthecity.com — Di tengah ketegangan global yang mendorong lonjakan harga energi, pemerintah Indonesia mulai mengambil langkah yang tidak biasa. Bukan hanya melalui kebijakan fiskal atau subsidi, tetapi dengan mengubah pola kerja nasional.
Pemerintah memutuskan akan menerapkan kebijakan work from home (WFH) usai libur Lebaran 2026 sebagai respons atas fluktuasi harga minyak dunia, yang dipicu eskalasi geopolitik di kawasan Selat Hormuz.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan kebijakan ini akan segera diberlakukan. “WFH akan didetailkan, tetapi sesudah Lebaran kita akan berlakukan, untuk ASN maupun imbauan untuk swasta,” ujarnya kepada awak media.
Tidak Berlaku untuk Semua Sektor
Meski terdengar fleksibel, kebijakan ini tidak bersifat universal. Pemerintah menegaskan bahwa sektor pelayanan publik tetap harus berjalan normal dan tidak dapat sepenuhnya dialihkan ke sistem kerja jarak jauh.
Sektor-sektor seperti: Kesehatan, transportasi, dan layanan publik langsung, tetap diwajibkan beroperasi secara fisik di lapangan.
Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan WFH lebih diarahkan sebagai pengendalian mobilitas selektif, bukan perubahan total sistem kerja nasional.
Target Utama: Hemat BBM hingga 20 Persen
Di balik kebijakan ini, terdapat target konkret yang ingin dicapai, yakni penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa penerapan WFH satu hari dalam sepekan berpotensi menekan konsumsi BBM hingga 20 persen. “WFH bisa menghemat sekitar seperlima, kira-kira 20 persen penggunaan BBM,” jelasnya.
Namun, pemerintah juga menyadari bahwa WFH bukan solusi universal. Tidak semua pekerjaan dapat dilakukan secara efektif dari rumah.
Dampak Global, Respons Domestik
Kebijakan ini tidak bisa dilepaskan dari situasi global yang memanas. Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya terkait Selat Hormuz, telah mendorong kenaikan harga minyak dunia.
Harga minyak Brent dilaporkan menembus 112 dolar AS per barel, sementara WTI mendekati 100 dolar AS per barel. Sebagai jalur distribusi energi global, gangguan di Selat Hormuz memiliki dampak langsung terhadap stabilitas pasokan dan harga energi, termasuk bagi Indonesia.
Implikasi ke Sektor Properti dan Urban Living
Dari perspektif sektor properti, kebijakan WFH ini berpotensi memicu perubahan yang lebih luas dibanding sekadar penghematan energi. Jika diterapkan secara konsisten, WFH dapat mengubah:
1. Pola permintaan hunian
Hunian tidak lagi sekadar tempat istirahat, tetapi juga ruang kerja. Ini meningkatkan kebutuhan terhadap: rumah dengan ruang fleksibel, konektivitas internet yang kuat, dan lingkungan yang lebih nyaman untuk aktivitas harian.
2. Tekanan terhadap kawasan CBD
Dengan berkurangnya mobilitas harian, kawasan pusat bisnis (CBD) berpotensi mengalami penurunan intensitas aktivitas, terutama pada hari-hari WFH.
3. Percepatan suburbanisasi
WFH membuka peluang bagi masyarakat untuk tinggal lebih jauh dari pusat kota, selama tetap terhubung secara digital.
4. Revaluasi konsep TOD
Transit Oriented Development (TOD) yang selama ini berbasis mobilitas harian bisa menghadapi tantangan baru, jika frekuensi commuting menurun.
Strategi Energi Berbasis Perilaku
Kebijakan ini menunjukkan pergeseran pendekatan pemerintah dalam menghadapi krisis energi—dari yang sebelumnya berbasis sektor industri dan fiskal, menjadi juga berbasis perubahan perilaku masyarakat.
Dengan mengurangi mobilitas harian, pemerintah berharap dapat: menekan konsumsi BBM, mengurangi kemacetan, dan sekaligus menjaga stabilitas energi nasional. Namun, efektivitasnya masih akan sangat bergantung pada implementasi di lapangan. (*)
