Jakarta, propertyandthecity.com – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Perum Perumnas terus melanjutkan program pembangunan 3 juta rumah. Salah satu langkah konkretnya adalah meresmikan 12 kawasan perumahan dalam dua bulan ke depan.
Menurut Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, peresmian ini merupakan bagian dari Program 100 Hari yang dirancang untuk mendukung percepatan penyediaan rumah layak huni.
“Rencana peresmian akan dilakukan bertahap, yakni 6 kawasan pada Desember 2024 di Medan, Jakarta, Bogor, Palembang, Bandung, dan Tangerang Selatan. Kemudian, 6 kawasan berikutnya pada Januari 2025 di Jakarta, Medan, Palembang, Bogor, Karawang, dan Depok,” jelas Fahri dalam keterangannya, Rabu (20/11/2024).
Beragam Konsep Hunian
Lokasi-lokasi yang akan diresmikan mengusung berbagai konsep hunian, mulai dari Kawasan Orientasi Transit (TOD), Perumahan Skala Besar, Hunian Berimbang, Urban Renewal, hingga Green Housing.
Dirut Perumnas, Budi Saddewa Soediro, menyebutkan bahwa pihaknya saat ini memiliki sekitar 7.063 unit rumah siap huni yang tersebar di sejumlah wilayah, termasuk Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan NTT. Selain itu, Perumnas juga memiliki 344 hektare lahan yang siap dimanfaatkan untuk mendukung program ini.
“Kami siap menjalankan tugas yang diberikan pemerintah untuk mendukung program 3 juta rumah,” ujar Budi.
maka dari itu, menurut Fahri, pentingnya analisis lokasi dalam pembangunan rumah rakyat. Hal ini untuk memastikan rumah yang dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat terhuni.
“Lokasi harus dipertimbangkan dengan matang. Tempatnya di mana, siapa yang paling cocok tinggal di situ. Karena di satu sisi banyak yang belum punya rumah layak, tapi di sisi lain, ada rumah yang sudah layak namun tak dihuni,” kata Fahri.
Anggaran Minim untuk 2025
Di sisi lain, anggaran untuk mendukung program ini masih menjadi tantangan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa pagu anggaran Kementerian PKP pada 2025 hanya sebesar Rp 5,078 triliun. Padahal, kebutuhan dana untuk program ini mencapai Rp 53,6 triliun.
“Kami membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp 48,4 triliun untuk memenuhi target pembangunan rumah,” ujar Maruarar, yang akrab disapa Ara.
Ara menegaskan, Kementerian PKP juga akan mendorong skema pembiayaan alternatif yang lebih mudah diakses masyarakat, termasuk melalui kerja sama dengan bank penyalur subsidi perumahan.
“Kami menargetkan pembangunan rumah subsidi meningkat dari 220.000 menjadi 800.000 unit. Kami juga berupaya mendorong perubahan proporsi pendanaan APBN dan perbankan menjadi 50:50 agar lebih banyak masyarakat yang bisa mengakses rumah subsidi,” jelasnya.
Sebagai informasi, total anggaran 2025 untuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian PKP adalah Rp 116,23 triliun. Namun, alokasinya harus dibagi dua.
Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menjelaskan, angka ini tidak berubah dari yang telah ditetapkan sebelumnya.
Baca juga: Maruarar Sirait Manfaatkan Lahan Sitaan Koruptor untuk Perumahan Rakyat
“Kementerian PKP baru bisa mengajukan tambahan anggaran ke Menteri Keuangan mulai Januari 2025,” kata Diana sebagaimana dilansir liputan6.com, 21/11/2024).
Meski menghadapi berbagai tantangan, pemerintah optimistis program 3 juta rumah dapat berjalan sesuai rencana, mendukung masyarakat memiliki hunian layak, serta mendorong pertumbuhan sektor properti nasional. (*)
 bersama Perum Perumnas terus melanjutkan program pembangunan 3){kind=link}