Jakarta, propertyandthecity.com – Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memastikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan tetap berjalan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, AHY menyebut bahwa percepatan pembangunan IKN tidak akan semasif yang dilakukan pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut AHY, pemerintah saat ini tengah mengevaluasi proyek-proyek IKN agar lebih terukur dan sesuai prioritas.
“Intinya, beliau [Presiden Prabowo] tetap ingin melanjutkan [IKN], tetapi perlu diukur kembali. Beliau tidak memberikan target harus selesai dalam satu atau dua tahun. Timeline-nya harus ditata dengan baik,” ujar AHY kepada media, Jakarta, Rabu (20/11/2024).
AHY mengungkapkan bahwa pemerintah akan memusatkan perhatian pada penyelesaian infrastruktur untuk pusat eksekutif, legislatif, dan yudikatif di IKN. Ketiga lembaga ini ditargetkan rampung pada 2028.
Namun, rencana menjadikan IKN sebagai pusat ekonomi baru akan ditunda hingga APBN memungkinkan.
“Pembangunan yang lain, seperti menjadikan IKN pusat financial district, bisa dilakukan nanti. Jangan terlalu fokus ke situ dulu, karena jika dipaksakan, kita malah kewalahan,” ujar AHY.
Arahan Langsung Presiden dan APBN
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menambahkan, Presiden Prabowo telah memerintahkannya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur utama IKN.
“Pak Presiden minta selesai 3-4 tahun. Beliau bilang, ‘sudah ya, percepat IKN, laksanakan.’ Saya jawab, ‘Siap perintah,’” kata Basuki.
Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) akan menjadi prioritas, termasuk penyelesaian sarana dan gedung bagi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Basuki optimistis pembangunan dapat berjalan sesuai rencana karena beberapa infrastruktur dasar sudah tersedia.
Baca Juga: DPP REI Minta Pemerintah Lanjutkan Insentif Pajak Jelang PPN 12% di 2025
“Yudikatif, eksekutif, legislatif, dan huniannya harus siap pada 2028. Kalau programnya jelas dan anggarannya tersedia, saya siap kerjakan,” tegasnya.
Keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama dalam pembangunan IKN. Pemerintah mengadopsi strategi untuk menyelesaikan prioritas utama terlebih dahulu, tanpa mengorbankan keberlanjutan proyek jangka panjang.
Dengan langkah ini, pembangunan IKN diharapkan tetap berjalan meski dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kondisi keuangan negara. (*)
, memastikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)){kind=link}