Jakarta, Propertyandthecity.com — Persentase penduduk miskin di DKI Jakarta turun menjadi 3,96 persen pada Maret 2026. Capaian ini menjadi kali pertama angka kemiskinan Ibu Kota berada di bawah empat persen setelah pandemi Covid-19.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan penurunan tersebut berjalan beriringan dengan perbaikan sejumlah indikator ketenagakerjaan.
“Baru pertama kali Jakarta itu persentase penduduk miskinnya di bawah 4 persen, yaitu 3,96 persen,” kata Pramono dalam konferensi pers realisasi APBD Triwulan III 2026 di Balai Kota Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 tercatat sebanyak 432.620 orang. Angka tersebut berkurang sekitar 6.500 orang dibandingkan September 2025 yang mencapai 439.120 orang.
Secara persentase, tingkat kemiskinan turun 0,07 poin dari posisi 4,03 persen pada September 2025 menjadi 3,96 persen pada Maret 2026. Jakarta menempati posisi ketiga dengan tingkat kemiskinan terendah secara nasional, setelah Bali sebesar 3,44 persen dan Kalimantan Selatan 3,63 persen.
Garis Kemiskinan Jakarta Rp925.525 Per Orang
Garis kemiskinan Jakarta pada Maret 2026 ditetapkan sebesar Rp925.525 per kapita per bulan. Dengan rata-rata anggota rumah tangga miskin sebanyak 4,89 orang, batas pengeluaran rumah tangga miskin berada di kisaran Rp4,52 juta per bulan.
Angka tersebut menjadi batas statistik untuk membedakan penduduk miskin dan tidak miskin berdasarkan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Namun, warga yang memiliki pengeluaran sedikit di atas garis tersebut belum tentu telah mencapai kondisi ekonomi yang aman.
Kelompok ini masih rentan jatuh kembali ke bawah garis kemiskinan ketika menghadapi kenaikan harga pangan, kehilangan pekerjaan, biaya kesehatan, pendidikan, transportasi, atau pengeluaran tempat tinggal.
Dalam konteks Jakarta, indikator kemiskinan juga perlu dibaca bersama persoalan keterjangkauan hunian. Tingginya harga tanah, cicilan rumah, dan biaya sewa dapat menyerap sebagian besar pendapatan rumah tangga, meskipun secara statistik keluarga tersebut tidak lagi masuk kategori miskin.
Karena itu, penurunan kemiskinan tidak otomatis menunjukkan seluruh warga telah memiliki kualitas hidup dan akses hunian yang layak.
Baca Juga: Danantara Siapkan 12 Smart City, Aset BUMN Akan Disulap Jadi Kawasan Hunian Terjangkau
Pengangguran Terbuka Masih 5,79 Persen
Pramono menyebut tingkat pengangguran terbuka Jakarta berada di posisi 5,79 persen. Sementara tingkat partisipasi angkatan kerja mencapai 66,05 persen atau meningkat 0,57 poin persentase dibandingkan Februari 2026.
Pemprov DKI menjalankan program pelatihan kerja melalui Mobile Training Unit. Program tersebut mencakup keterampilan tata rias, tata rambut, menjahit, dan bahasa asing serta diklaim telah terhubung dengan 214 perusahaan.
Pelatihan bahasa juga diarahkan untuk menyiapkan tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri, termasuk Jepang, Jerman, dan negara-negara di kawasan Timur Tengah.
Meski demikian, efektivitas program tidak cukup diukur dari jumlah peserta pelatihan atau perusahaan mitra. Indikator yang lebih penting adalah persentase peserta yang benar-benar memperoleh pekerjaan, tingkat pendapatan setelah pelatihan, serta kemampuan mereka mempertahankan pekerjaan tersebut.
Penurunan kemiskinan hingga 3,96 persen merupakan perkembangan positif. Namun, lebih dari 432 ribu warga masih hidup di bawah garis kemiskinan dan kelompok yang berada sedikit di atas batas tersebut tetap menghadapi risiko ekonomi.
