Jakarta, propertyandthecity.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,65 triliun dari pagu indikatif tahun anggaran 2027 untuk membiayai Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM). Anggaran tersebut rencananya akan disalurkan guna mendanai pembangunan di 4.127 titik lokasi yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan IBM kini menjadi salah satu fokus utama dari program kerja kementeriannya. Program ini dinilai strategis karena menyentuh langsung kebutuhan dasar dan roda ekonomi di tingkat tapak.
“Kami memberikan perhatian khusus pada infrastruktur berbasis masyarakat. Menurut kami, IBM ini sangat penting karena dampaknya paling dekat dan langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dari sisi fisik maupun dari sisi ekonomi,” ujar Dody dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, (14/06/2026).
Rincian Alokasi Anggaran dan Sektor Prioritas
Secara keseluruhan, total pagu indikatif Kementerian PU pada tahun anggaran 2027 ditetapkan sebesar Rp98,47 triliun. Dari jumlah tersebut, sebagian kecil dialokasikan khusus untuk memperkuat program IBM.
Otoritas pekerjaan umum membagi penyaluran dana Rp1,65 triliun tersebut ke dalam dua unit kegiatan utama:
- Sektor Sumber Daya Air (SDA): Dialokasikan sebesar Rp450 miliar untuk membiayai 2.000 lokasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI). Program ini ditargetkan untuk mendongkrak produktivitas sektor pertanian lewat perbaikan jaringan irigasi lokal.
- Unit Kegiatan Cipta Karya: Dialokasikan sebesar Rp1,2 triliun untuk menjangkau 2.127 titik lokasi pembangunan infrastruktur dasar pemukiman dan lingkungan.
“Kami terus melakukan konsolidasi dan penajaman program agar dukungan terhadap IBM tetap terjaga dan manfaatnya berkelanjutan,” kata Dody menambahkan.
Baca Juga: Bidik Segmen Mahasiswa, Cove Resmikan Hunian Co-Living Estira Pertama di Malang
Investasi Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi Lokal
Kementerian PU mengkategorikan program IBM sebagai bentuk investasi strategis. Skema pembangunan ini dirancang tidak hanya untuk memperbaiki kualitas infrastruktur dasar di tingkat desa, tetapi juga untuk memicu pertumbuhan ekonomi lokal serta membuka keterisolasian wilayah terpencil.
Ada sejumlah program spesifik di bawah unit Cipta Karya dan konektivitas yang akan dijalankan pada 2027, antara lain:
- Pamsimas: Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat untuk membuka dan memperluas akses air minum layak di kawasan pedesaan.
- Sanimas dan TPS3R: Program Sanitasi Berbasis Masyarakat serta Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle untuk memperbaiki kualitas kesehatan lingkungan.
- PISEW dan PKE: Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah serta Pengembangan Kawasan Ekonomi yang difokuskan pada penguatan aktivitas ekonomi antar-kawasan.
- Jembatan Gantung: Pembangunan akses penyeberangan di wilayah terisolasi untuk membantu mobilitas pelajar, petani, dan warga lokal yang selama ini terkendala masalah konektivitas.
Dody menyatakan, dengan dukungan Komisi V DPR, Kementerian PU berkomitmen memastikan pengelolaan setiap rupiah dana APBN dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Proyek-proyek ini diharapkan menghasilkan output serta outcome yang bermutu tinggi dan tertib secara administrasi.
Langkah taktis ini sekaligus menjadi sinyal perubahan arah kebijakan pemerintah. Pembangunan nasional kini diklaim tidak lagi sekadar berpusat pada proyek-proyek infrastruktur skala besar (mega project), melainkan mulai bergeser untuk menjangkau pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat hingga ke tingkat pedalaman. (*)
 di 4.127 lokasi.){kind=link}