Propertyandthecity – Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodno, mengungkapkan soal kemungkinan pembentukan Kementerian Perumahan, dengan alasan pemerintah dan pengembang bisa lebih fokus pada pembangunan sektor hunian bagi masyarakat.
“Saya dengar ini mungkin ke depan akan ada pemisahan, bahwa ada Kementerian Perumahan lagi ke depan. Jadi benar-benar fokusnya diubah ke agenda perumahan lagi, kita bisa lebih dekat dengan pemerintahan untuk membangun konsep development yang lebih teregulasi,” ujarnya di Apartemen Samesta Sentraland Cengkareng, Jakarta, pada Senin (13/5/2024).
Pria yang akrab disapa Tiko ini menyoroti angka backlog perumahan saat ini yang tidak menurun, melainkan justru semakin membesar.
“Dulu seingat saya pernah 10 juta waktu awal-awal 2015, sekarang malah 12 juta karena covid. Karena waktu covid mungkin pengembang-pengembang sangat terbatas,” imbuh Tiko.
Oleh karena itu, ia meminta dilakukannya transformasi pola subsidi sektor perumahan dari dukungan pemerintah, khususnya untuk mendukung pendanaan bagi pengembang semisal Perum Perumnas.
“Karena waktu saya masuk Perumnas, saya bingung juga. Ini Perum, tapi kok enggak ada dukungan pemerintah. Ini kita dorong terus, bagaimana konsep Perum ini, apa dukungan pemerintah,” ungkap Tiko.
“Dan memang saya selama 2-3 tahun ini sama pak Budi (Saddewa Soediro, Dirut Perumnas), pak Nixon (LP Napitpulu, Dirut BTN) bingung juga. Karena ekosistem perumahan ini banyak pemainnya, ada Bapertarum, segala macam, tapi produk pendanaan developernya enggak ada,” sambungnya.
Baca juga: Airlangga Ungkap Alasan Ekonomi RI Tetap Tangguh di Tengah Kekacauan Dunia
Tiko juga mengaku sudah berdiskusi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memperluas konsep fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) agar seperti model Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Tak hanya untuk konsumen, ia juga mendorong Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar lebih bisa mendukung pola pembiayaan bagi pihak pengembang.
“Tapi yang harus disampaikan ke pak Basuki dan Bu Menkeu, tidak ada model pendanaan buat developer-nya. Maka developer ini membutuhkan dukungan capital yang besar untuk bisa menghasilkan unit secara konsisten dengan skala besar dan dengan efisiensi. Oleh karena itu nanti kita terus dorong,” tuturnya. (*)
