Propertyandthecity.com, Jakarta – Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa seluruh proses administrasi perpajakan di Indonesia mulai Juli 2026 resmi dialihkan secara penuh ke dalam sistem Coretax. Langkah ini diambil untuk memperkuat tata kelola perpajakan nasional.
“Mulai Juli ini, Coretax betul-betul menjadi sistem inti. Jadi semua kertas kerja pengawasan, penegakan hukum, penagihan, keberatan banding gradually hanya akan bisa dikerjakan di platform Coretax,” kata Bimo dalam Forum Silaturahmi dan Dialog Perpajakan 2026 di Jakarta, (13/07/2026).
Bimo menjelaskan, penerapan penuh sistem Coretax ini diharapkan mampu mendongkrak aspek governance sekaligus memperkuat kepercayaan (trust) wajib pajak terhadap kredibilitas administrasi perpajakan.
Sebab, selama bertahun-tahun sebelum sistem ini diwajibkan, sejumlah kertas kerja perpajakan masih dapat dibawa pulang dan dikerjakan melalui perangkat elektronik pribadi pegawai di luar sistem utama, sehingga aspek pengawasannya belum sepenuhnya terjaga.
“Kondisi yang selama ini bertahun-tahun kertas kerja itu bisa dibawa di laptop, bisa dibawa di tablet, bisa dibawa di handphone, bisa dikerjakan di luar sistem Coretax yang governance-nya tentu tidak bisa terjaga. Hari ini kita mulai secara bertahap akan masuk dan hanya bisa dilakukan di Coretax,” ujar Bimo menerangkan.
Efek Coretax: Penerimaan PPh Orang Pribadi Melonjak 272 Persen
Lebih lanjut, Bimo memaparkan bahwa implementasi Coretax yang sudah diuji coba sejak tahun 2025 mulai memberikan dampak positif yang masif terhadap efisiensi administrasi perpajakan serta realisasi penerimaan negara.
Berdasarkan data operasional per Juli 2026, volume instrumen perpajakan mencatatkan pertumbuhan yang signifikan:
- Faktur Pajak: Jumlah faktur pada masa pajak yang sama meningkat sebesar 4,62 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.
- Bukti Potong (Bupot) PPh Unifikasi: Mengalami pertumbuhan sebesar 10,72 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
- Bupot PPh Pasal 21: Mencatatkan kenaikan yang lebih tinggi, yakni tumbuh hingga 17,79 persen.
Akselerasi digitalisasi ini berdampak langsung pada kantong kas negara. Total penerimaan neto PPh Orang Pribadi melonjak tajam hingga 272,26 persen menjadi Rp8,78 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, setoran dari sektor korporasi berupa penerimaan bruto PPh Badan turut terkerek naik 56,8 persen menjadi Rp25,11 triliun.
Baca Juga: Anti Banjir dengan Beton Berpori, Material yang Bikin Air Hujan Langsung Meresap ke Tanah
Kepatuhan SPT Tinggi, Andalkan Strategi Jemput Bola
Di sisi lain, Otoritas Pajak mencatat tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tetap terjaga di level tinggi di tengah transisi sistem baru ini.
Hingga pertengahan Juli 2026, Direktorat Jenderal Pajak mencatat sebanyak 13.635.007 SPT Tahunan Pajak untuk tahun pajak 2025 telah resmi disampaikan oleh wajib pajak. Saat ini, rata-rata volume laporan yang masuk ke database perpajakan mencapai 82.636 SPT setiap harinya.
Guna menjaga kestabilan pelaporan tersebut, Ditjen Pajak berkomitmen untuk terus bersikap responsif terhadap segala kendala teknis yang muncul pada sistem baru ini di lapangan.
“Dengan rata-rata pelaporan tahunan 82 ribu SPT per hari, kita pastikan kita jemput bola. Kita selalu responsif untuk memperbaiki kendala sistem, dan juga kita pastikan ke depan lebih simple dan lebih berkepastian hukum,” pungkas Bimo. (*)
