Jakarta, propertyandthecity.com — Rencana pemerintah memperpanjang tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi hingga 40 tahun dinilai masih membutuhkan kajian lebih matang agar tidak menimbulkan persoalan baru di sektor perumahan nasional.
Ketua Bidang Perizinan Pertanahan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Bambang Setiadi, mengatakan kebijakan tersebut pada prinsipnya memiliki tujuan baik untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan generasi muda.
Namun menurut dia, tenor panjang bukan solusi ideal apabila persoalan fundamental sektor perumahan belum diselesaikan terlebih dahulu.
“Rencana kebijakan pemerintah itu ada baiknya, tapi bukan solusi ideal. Mesti ada kajian yang lurus dan terbalik dulu,” ujar Bambang Setiadi saat dihubungi Propertyandthecity.com, (29/05/2025).
Ia menilai pemerintah seharusnya lebih fokus meningkatkan daya beli masyarakat sebelum memperpanjang tenor pembiayaan rumah hingga puluhan tahun.
Menurut Bambang, sebagian besar masyarakat pada dasarnya tidak ingin memiliki utang dalam jangka waktu terlalu lama.
“Pemerintah harus meningkatkan daya beli masyarakat MBR dan yang lainnya. Sebab masyarakat pada dasarnya tak mau mempunyai hutang lebih lama,” katanya.
Persoalan Status Lahan
Selain persoalan daya beli, Bambang juga menyoroti ketidakpastian regulasi dan status lahan yang masih menjadi persoalan besar di sektor perumahan.
Bambang mengatakan banyak pengembang menghadapi persoalan legalitas tanah meskipun sebelumnya lahan dinyatakan tidak bermasalah oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Namun di kemudian hari, kata dia, sering kali muncul persoalan dari kementerian lain seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pertanian, BPN, hingga pemerintah daerah.
“Jangan membingungkan developer, yang pada akhirnya mengganggu semangat masyarakat untuk berinvestasi,” ujarnya.
Menurut Bambang, tumpang tindih kebijakan antarinstansi membuat iklim investasi perumahan menjadi tidak pasti dan berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat.
Ia menilai pemerintah perlu membangun koordinasi lintas kementerian agar kebijakan sektor perumahan lebih terintegrasi dan tidak saling bertentangan di lapangan.
“Antar kementerian harus saling berkomunikasi sehingga kebijakannya terintegrasi, tidak saling tindih apalagi seolah bertentangan. Agar di lapangan tidak ada ranjau-ranjau lagi,” katanya.
Tenor 40 Tahun Dinilai Terlalu Panjang
Bambang juga menilai tenor hingga 40 tahun terasa terlalu panjang, khususnya bagi pekerja sektor informal maupun buruh pabrik.
Menurut dia, dengan tenor sepanjang itu, masyarakat produktif berpotensi masih mencicil rumah hingga usia 60 sampai 70 tahun.
“Sejujurnya, tenor 40 tahun itu terasa lebih lama bagi usia produktif buruh pabrik, misalnya, yang kalau mengambil rumah bisa jadi sampai umur 60-70 tahun baru selesai,” ujarnya.
Karena itu, Bambang bersama APERSI menilai pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang lebih matang dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sebelum aturan resmi diterbitkan.
“Intinya kebijakan pemerintah itu harus dirumuskan secara matang dulu, dengan melibatkan pelbagai pihak terkait, baru kemudian dikeluarkan,” tegas Bambang.
Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyatakan tengah menyiapkan regulasi KPR subsidi dengan tenor hingga 40 tahun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah menyebut skema tersebut bersifat opsional dan diharapkan dapat memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui cicilan yang lebih ringan. (*)
