PropertyandTheCity.com, Jakarta – Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) bersiap menggelar Musyawarah Nasional (Munas) ke-10, pada 21 November 2024. Pada Munas ke-10, selain membahas program-program kerja untuk meningkatkan profesionalitas dan penguatan peran broker anggota AREBI dalam industri properti, juga akan dihelat pemilihan Ketua Umum periode 2024-2027.
Menurut Lukas Bong, Ketua Umum AREBI, isu paling santer yang dihadapi sektor properti dan menjadi perhatian seluruh broker Tanah Air ialah persoalan memerangi mafia tanah. Mereka para mafia tanah dan properti kerap melibatkan oknum dari banyak pihak sehingga sulit diurai akar permasalahannya.
“Sebelumnya kasus mafia tanah dialami dua orang cukup populer, yaitu tanahnya ibu Dino Patti Djalal dan tanah dari keluarga artis Nirina Zubir. Setelah bertahun-tahun melawan mafia tanah, keduanya akhirnya bisa bernapas lega sebab seluruh sertifikat tanah keluarganya yang sempat disalahgunakan oleh oknum sudah kembali. Ini mereka orang terkenal, jadi mudah viral. Bayangkan kalau masyarakat biasa, pasti pasrah. Banyak kasus yang tidak terekspos, lapor ke polisi malah jadi dituntut karena pencemaran nama baik. Ini boomerang buat korban. Nah, AREBI ingin berperan banyak melalui sosialisasi kepada masyarakat, gunakanlah broker resmi anggota AREBI yang bersertifikat untuk jual beli properti,” cerita Lukas, kepada sejumlah media di kantor AREBI, CityLofts Sudirman, Jakarta, Rabu (18/9).
Sedikitnya ada 5.000 agen properti AREBI yang telah bersertifikat. Angka tersebut masih jauh dari target mengingat ada 1.400 kantor agen/broker properti di bawah AREBI yang tersebar di 15 DPD di seluruh Indonesia. Bila 1 kantor mempunyai 10-20 broker, maka ada lebih dari 30.000 agen properti yang memasarkan properti.
Munas juga akan mengulas eksistensi AREBI dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan perekonomian nasional. Beberapa kontribusi AREBI dalam mendukung program tersebut antara lain, menciptakan lapangan kerja melalui sertifikasi dan pelatihan, meningkatkan kas negara dan daerah karena broker properti yang tergabung dalam AREBI berperan aktif dalam mendorong penerimaan negara melalui pajak, seperti PPN dan PPh. Selain itu, transaksi properti yang transparan juga membantu menambah kas daerah melalui BPHTB.
Di sisi lain, Lukas menyambut baik keputusan pemerintah memperpanjang insentif bebas PPN atau Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100 persen hingga akhir 2024, karena sangat berdampak positif juga kepada agen properti. Melalui pemberian insentif bebas PPN, pemerintah dapat meredam daya beli konsumen yang mengalami penurunan akibat tergerus oleh inflasi.
“Kebijakan PPN DTP merupakan stimulus pemerintah di tengah masa pemulihan ekonomi. Upaya tersebut memiliki dampak positif terhadap performa sektor properti, khususnya di subsektor residensial,” jelasnya.
Kendati demikian, Lukas mengkritik bahwa kelonggaran bayar pajak yang skemanya berubah-ubah dianggap terlalu ‘elastis’, bahkan dianggap kurang mendidik.
“Kebijakan dan aturannya ngga mendidik, lebih ke plin-plan. Tahun depan ada rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen. Ini ngga bagus, kita sudah senang ada bebas pajak 100 persen, tahun depan malah naik jadi 12 persen,” ungkapnya.
Lukas tegas menyebut, kebijakan kenaikan PPN 12% harus dievaluasi ulang lantaran saat ini daya beli masyarakat sedang mengalami penurunan. Menurutnya, pemberlakuan kenaikan tarif PPN 12% pada awal tahun 2025 cenderung lebih karena aspek budgetair, yaitu fungsi fiskal untuk menambah penerimaan negara.
“Kalau mau tambah penerimaan negara bisa dengan cara lain. Misal di sektor properti genjot saja penjualan properti untuk orang asing. Kita bisa beri keleluasaan sertifikat hak guna bangunan selama 70-80 tahun, bahkan negara tetangga seperti Singapura bisa sampai 90 tahun. Dengan catatan, pajaknya buat 20 persen, 12 persen masuk penerimaaan negara, 8 persennya dialokasikan untuk insentif-insentif beli rumah bagi masyarakat. Itu contoh,” ucapnya.
Hal lain yang akan dikemukakan dalam Munas tersebut ialah dukungan penuh AREBI terhadap rencana membentuk kementerian khusus tersendiri yang menangani perumahan bagi masyarakat dalam pemerintahan baru, yaitu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Memang kita melihat harusnya ada kementerian khusus terkait perumahan. Dengan adanya susunan kabinet baru pemerintahan mendatang, harapannya kita harusnya ada kementerian khusus tersendiri yang menangani perumahan rakyat,” ujar Lukas Bong di Jakarta, Rabu.
Sebagai informasi, sehari sebelum Munas digelar,Anggota AREBI juga kembali mengadakan The Biggest Real Estate Summit, agenda tahunan yang mempertemukan para pelaku industri properti, pakar, dan pemerintah, guna membahas isu-isu strategis dan perkembangan terbaru di sektor properti.
 bersiap menggelar Musyawarah Nasional (Munas) ke-10,pada 21 November 2024.){kind=link}