Jakarta, propertyandthecity.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam tren “Gagal Bayar Pinjol”. Pasalnya, aksi sengaja mangkir membayar pinjaman daring (pindar) legal bisa berdampak panjang, mulai dari tercatat di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) hingga sulit memperoleh kredit atau pekerjaan di masa depan.
“Jangan ikut-ikut gerakan kayak gitu (Gagal Bayar Pinjol). Untungnya mungkin sesaat, tetapi ruginya sampai ke depan-depan,” ucap Kepala Eksekutif Pengawasan Perilaku Pasar, Edukasi Keuangan, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, dikutip Rabu (13/08/2025).
Friderica menjelaskan, pinjol legal terhubung dengan SLIK, sistem yang sebelumnya dikenal sebagai BI Checking. Sehingga setiap riwayat kredit, termasuk tunggakan, akan tercatat. Pencatatan tersebut dapat menjadi hambatan besar, misalnya saat mengajukan cicilan rumah atau melamar pekerjaan, karena sejumlah perusahaan melakukan pengecekan SLIK terhadap calon karyawan.
“Kalau punya utang di pinjol, punya utang di BNPL (Buy Now, Pay Later), gak bayar, itu nanti kalau mau nyicil rumah, gak bisa sama sekali,” tegasnya.
OJK menegaskan perlindungan hanya diberikan bagi konsumen yang beritikad baik dan memenuhi kewajiban membayar pinjaman.
“Yang kami lindungi adalah konsumen yang beritikad baik. Jadi, untuk konsumen yang memang tidak berniat bayar, itu bukan tipe konsumen yang kami lindungi,” tambah Friderica.
Di sisi lain, per 1 Juli 2025, OJK mencatat ada 96 penyelenggara fintech lending yang berstatus legal dan berizin penuh. Sementara Satgas PASTI, gabungan OJK, BSSN, dan Kemkominfo telah memblokir 427 entitas pinjol ilegal hingga pertengahan Juni 2025.
OJK juga memperkenalkan istilah baru “pindar” atau pinjaman daring, guna membedakan layanan pinjaman legal dari pinjol ilegal yang sudah telanjur berkonotasi negatif di masyarakat.
