Ilustrasi-Pembangunan apartremen
Program rumah down payment (DP) 0 persen telah dilakukan groundbreaking pada tanggal 18 Januari 2018. Indonesia Property Watch mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta untuk merealisasikan janjinya dalam pemenuhan hunian untuk rakyat Jakarta. Namun demikian Indonesia Property Watch menilai langkah yang dilakukan ini masih dirasakan terlalu dipaksakan menyusul belum ada kejelasan mengenai skema yang akan ditawarkan kepada masyarakat Jakarta.
Beberapa tipe unit rusun yang ditawarkan mulai Rp 184,8 juta (tipe 21) sebanyak 190 unit dan Rp 316,8 juta (tipe 36) sebanyak 513 unit. Berdasarkan informasi yang diterima bahwa skema pembiayaan untuk unit rusun tersebut mengikuti program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang saat ini sudah berjalan bersama Program Sejuta Rumah dengan DP 1 persen, bantuan uang muka, dan bunga fixed 5 persen selama 20 tahun.
BACA: Gaji di Bawah Rp7 Juta Boleh Punya Rusun DP 0 Anies-Sandi
Karenanya untuk dapat menjadi DP 0 persen harus ada perubahan aturan yang berlaku khusus dan harus segera dilakukan perubahan karena dengan skema FLPP yang ada perbankan tidak dapat melakukan hal tersebut saat ini. Namun demikian sebenarnya skema lain bisa diterapkan, yaitu dengan memastikan masyarakat menabung sampai 1 persen untuk kemudian baru dapat diikutsertakan sebagai peserta program 0 persen.
Hal-hal seperti ini memerlukan kepastian dari Pemprov DKI Jakarta sehingga masyarakat bisa mengerti lebih jelas dan lebih konkrit. Disayangkan pada prosesi groundbreaking Program DP 0 Persen tersebut malah tidak menyampaikan skema pembiayaan seperti apa yang dapat mengkonfirmasi DP 0 Persen. Yang terjadi hanya berupa groundbreaking Klapa Village dan bukan Program 0 Persen.
Selain itu, dengan batasan harga dalam program subsidi FLPP, harga rusunami yang bisa memeroleh fasilitas FLPP adalah untuk rusun dibawah harga Rp 250 juta. Yang artinya program DP persen ini belum bisa sepenuhnya mendapatkan subsidi. Untuk tipe 21 seharga Rp 184,8 juta bisa mengikuti skema FLPP, namun untuk tipe 36 tidak bisa juga dipaksakan untuk masuk program subsidi apalagi bila kita melihat batas penghasilan yang bisa mengangsur diperkirakan antara Rp 6 – 7 juta/bulan. Hanya sebagian kecil rusun 0 persen ini yang nantinya dapat bermanfaat untuk masyarakat MBR.
BACA: Pertarungan Properti 2018
Indonesia Property Watch menilai tidak dapat dipaksakan masyarakat untuk dapat membeli rusunami. Dengan keterbatasan daya beli, tidak seharusnya juga diberikan subsidi yang terlalu besar yang akan membebani APBN. Beberapa skema usulan seperti subsidi DP 1 persen sampai subsidi bunga 5 persen dinilai akan memberatkan dan membebani APBN bila dilakukan terus menerus.
Artinya Pemprov DKI Jakarta harus membuat program yang juga dapat menyasar kaum MBR dibawah segmen hunian DP 0 persen dan dimungkinkan untuk tidak dipaksakan membeli, tapi menyediakan rusun sewa bagi kaum pekerja perkotaan. Sebuah transformasi kota yang juga terjadi di kota-kota besar di dunia ketika dalam batas tertentu masyarakat hanya bisa menyewa dibandingkan membeli.
Karenanya Indonesia Property Watch menghimbau Pemprov DKI Jakarta untuk dapat segera memberikan solusi yang terbaik bagi masyarakat terkait kejelasan DP 0 persen, sehingga apa yang telah dilakukan tidak hanya sekedar seremonial groundbreaking namun dengan sebuah model pembiayaan yang dapat diterapkan kepada masyarakat MBR.
Ali Tranghanda
